KEBIJAKAN UMUM RISET DAN TEKNOLOGI VIII

Untuk tujuan koordinasi, pada tahun-tahun yang berselangan, Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi menyelenggarakan Rapat-rapat Koordinasi Nasional Riset dan Teknologi sedangkan Dewan Riset Nasional menyelenggarakan Lokakarya Nasional Riset dan Teknologi. Rakornas ristek bermaksud mengkoordinasikan program-program dan melaporkan mengenai kemakmuran kelembagaan laboratorium dan lembaga, sedangkan LokNAS Ristek membahas topik khusus.

Untuk memantapkan koordinasi, penajaman dan penilaian hasil penelitian, DRN juga mengadakan lokakarya nasional didampingi oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang beranggotakan ilmuwan-ilmuwan yang dipilih berdasarkan prestasinya di dalam bidangnya masing-masing. Dengan demikian, maka anggota akademi sekaligus akan menjadi anggota Dewan Riset Nasional, tetapi tidak sebaliknya.

Diharapkan berbagai mekanisme koordinasi dan kelembagaan ini akan membantu menjamin bahwa ilmu penge- tahuan dan teknologi di Indonesia tidak akan dikembangkan demi ilmu pengetahuan itu sendiri, tetapi akan ditujukan pada proses nilai tambah yang produktif dalam rangka memajukan pembangunan nasional dan meningkatkan taraf hidup bangsa.

Semua sasaran dan himbauan dan perumusan kebijaksanaan penunjang dalam rangka makin memantapkan mekanisme, kelembagaan dan tata operasional pola pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, seperti yang di uraikan tadi, hanya merupakan sebagian kecil dari langkah-langkah pelengkap yang kita perlukan. Dengan demikian, belum menjamin tercapainya sasaran yang dikehendaki.

Guna melengkapi hal itu, kita berusaha untuk mengembangkan suatu cara yang lebih langsung untuk melakukan optimasi sumberdaya serta untuk memastikan bahwa kegiatan riset dan teknologi di Indonesia akan bergerak menuju arah yang tepat. Itulah sebabnya mengapa kita memutuskan untuk membangun suatu Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK) di Serpong, sebelah barat daya Jakarta.

Pemikiran inilah yang mendasari pembangunan PUSPIPTEK di Serpong yang dirancang untuk mencakup sejumlah laboratoria dan instalasi penelitian ilmiah yang baik sendiri- sendiri maupun secara keseluruhan bermaksud untuk menciptakan suatu kemampuan yang lebih besar dalam menyelenggarakan riset dan teknologi terapan dengan dua ciri pokok: berstandar internasional dan relatif mudah untuk dialihkan ke penelitian dasar dalam arti sebagaimana disebutkan di muka. Pelaksanaan orientasi terapan riset dan tekno- logi Indonesia dengan dua ciri pokok tersebut di PUSPIPTEK akan dipelopori oleh Laboratorium Uji Konstruksi.

Dengan ditempuhnya kebijaksanaan ini diharapkan bahwa pada suatu saat, pembangunan nasional Indonesia umumnya dan industrialisasi khususnya, telah menciptakan suatu tingkat perkembangan yang ditandai oleh cukup banyaknya perusahaan-perusahaan dan instansi-instansi yang mampu melakukan riset dan teknologi terapan, mampu mengembangkan produk-produk baru, dan mampu menghasilkan teknologi baru untuk pasaran internasional dan pasaran dalam negeri. Pada saat itu, PUSPIPTEK akan ditransformasi menjadi suatu pusat ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertitik berat pada orientasi penelitian dasar dalam bidang-bidang tersebut.

Maka berbeda dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di luar negeri dalam bidang ini, strategi yang ditempuh di Indonesia adalah mulai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan untuk kemudian berkembang ke ilmu pengetahuan dan penelitian dasar. Dalam bahasa populer dapat dikatakan bahwa di Indonesia pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk industrialisasi berdasarkan falsafah: bermula dengan akhirnya untuk berakhir pada awalnya.

Dan konsepsi dasar inilah yang kini sedang diterapkan baik pada PUSPIPTEK maupun pada proyek pengembangan teknologi dan industri lain. Inilah satu-satunya jalan yang dapat ditempuh untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat menumbuhkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia dalam bidang industri yang sekaligus dapat memecahkan masalah kongkret dalam pembangunan nasional tanpa kehilangan dasar berpijaknya pada ilmu dasar.

Ini tidak berarti bahwa ilmu pengetahuan tradisional dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, kesehatan, pemukiman, sejarah dan lain-lain, yang tidak tertuang dalam program lembaga penelitian Pemerintah, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Universitas diabaikan. Program ini tetap dilaksanakan dan dikembangkan dengan memperhatikan perlunya dihindari tumpang-tindih dan investasi dua kali lipat, meningkatkan kemakmuran, dengan mengandalkan sumber daya manusia yang terampil dan teknologi yang tepat dan berguna, mulai dari teknologi se-derhana sampai teknologi canggih.26 PUSPIPTEK dirancang untuk menjadi suatu kawasan penelitian dan pengembangan teknologi dengan lokasi terpusat seluas 1.000 hektar. Terdiri dari suatu komplek seluas 500 hektar untuk laboratorium dan kelengkapan riset multidisiplin yang kesemuanya dilengkapi penuh dengan instrumentasi mutakhir, yang memungkinkan dilaksanakannya penelitian dengan standar internasional; suatu kawasan industri teknologi tinggi seluas 350 hektar, dan suatu komplek pendidikan seluas 150 hektar untuk kampus Institut Teknologi Indonesia.

Areal seluas 500 ha yang diperuntukkan penelitian dan ilmu pengetahuan, di samping akan memuat suatu reaktor penelitian serbaguna sebesar 30 mw, juga akan mencakup lima laboratorium Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang terdiri dari: (1) kalibrasi, instrumentasi dan metrologi, (2) elektroteknika, (3) fisika terapan, (4) kimia terapan, dan (5) metalurgi terapan; dan enam laboratorium yang dikelola Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), meliputi: (1) uji konstruksi, (2) termodinamika, mesin dan propulsi, (3) aerodinamika, dinamika gas dan getaran; (4) sumberdaya alam dan energi, (5) teknologi proses; dan (6) mitigasi bencana alam. Selain itu, Suatu Pusat Peragaan lImu Pengetahuan dan suatu Pusat Pertemuan akan melengkapi suatu kompleks perumahan sebesar 700 unit yang juga mencakup keleng-kapan olahraga, rekreasi, perbelanjaan, pendidikan dasar, dan peribadatan. Sebuah taman botani untuk pelestarian jenis-jenis tanaman langka akan ditanam pada keseluruhan areal seluas 1.000 hektar dan akan memberikan lingkungan yang nyaman untuk seluruh kompleks.


Pemikiran inilah yang mendasari pembangunan PUSPIP- TEK di Serpong yang dirancang untuk mencakup sejumlah laboratoria dan instalasi penelitian ilmiah yang baik sendiri- sendiri maupun secara keseluruhan bermaksud untuk menciptakan suatu kemampuan yang lebih besar dalam menyelenggarakan riset dan teknologi terapan dengan dua ciri pokok: berstandar internasional dan relatif mudah untuk dialihkan ke penelitian dasar dalam arti sebagaimana disebutkan di muka. Pelaksanaan orientasi terapan riset dan tek- nologi Indonesia dengan dua ciri pokok tersebut di PUSPIPTEK dipelopori oleh Laboratorium Uji Konstruksi.

Dengan ditempuhnya kebijaksanaan ini diharapkan bah- wa pada suatu saat, pembangunan nasional Indonesia umumnya dan industrialisasi khususnya, telah menciptakan suatu tingkat perkembangan yang ditandai oleh cukup banyaknya perusahaan dan instansi yang mampu melakukan riset dan teknologi terapan, mampu mengembangkan produk-produk baru, dan mampu menghasilkan teknologi baru untuk pasaran internasional dan pasaran dalam negeri. Pada saat itu, PUSPIPTEK akan ditransformasi menjadi suatu pusat ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertitik berat pada orientasi penelitian dasar dalam bidang-bidang tersebut.

Maka berbeda dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di luar negeri dalam bidang ini, strategi yang ditempuh di Indonesia adalah mulai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan untuk kemudian berkembang ke ilmu pengetahuan dan penelitian dasar. Dalam bahasa populer dapat dikatakan bahwa di Indonesia pengemba- ngan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk industrialisasi berdasarkan falsafah: bermula dengan akhirnya untuk berakhir pada awalnya. Dan konsepsi dasar inilah yang kini sedang diterapkan baik pada PUSPIPTEK maupun pada proyek pengembangan teknologi dan industri lain. Inilah satu-satunya jalan yang dapat ditempuh untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat menumbuhkan kemam- puan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia dalam bidang industri yang sekaligus dapat memecahkan masalah kongkret dalam pembangunan nasional tanpa kehilangan dasar berpijaknya pada ilmu dasar.

Ini tidak berarti bahwa ilmu pengetahuan tradisional dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, kesehatan, pemukiman, sejarah dan lain-lain, yang tidak tertuang dalam program lembaga penelitian Pemerintah, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Universitas diabaikan. Program ini tetap dilaksanakan dan dikembangkan dengan memperhatikan perlunya dihindari tumpang-tindih dan investasi dua kali lipat, meningkatkan kemakmuran, dengan mengandalkan sumber daya manusia yang terampil dan teknologi yang tepat dan berguna, mulai dari teknologi se-derhana sampai teknologi canggih.

PUSPIPTEK dibangun untuk secara langsung mengha- dapi masalah terbatasnya tenaga kerja, langkanya dana, tidak memadainya kelengkapan, tidak terkoordinasinya program, kurangnya dukungan masyarakat dan rendahnya penghasilan masyarakat ilmiah Indonesia sebagaimana telah disebut tadi. Dengan adanya PUSPIPTEK diharapkan dapat tercapai tujuan sebagai beikut:

Pertama, dengan pengelompokan secara fisik sejumlah besar tenaga manusia dari disiplin ilmu yang berbeda-beda, yang memiliki bidang perhatian dan sikap yang serupa, PUSPIPTEK akan dapat mengoptimasikan keterampilan dan pengalaman mereka.

Kedua, dengan memusatkan laboratorium-laboratorium dan kelengkapan penunjang baru lainnya dalam satu lokasi, PUSPIPTEK Serpong diharapkan akan mampu mengoptimasikan penggunaan fasilitas maupun mengatasi kurang memadainya kelengkapan.

Dengan semua mekanisme dan program yang telah diuraikan di atas diharapkan dapat dijamin bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia tidak semata-mata demi ilmu pengetahuan itu sendiri, melainkan ditujukan pada proses peningkatan nilai tambah yang produktif dalam upaya memajukan pembangunan nasional; dan diabdikan bagi pencapaian tujuan yang lebih luas, dalam rangka mengembangkan potensi sumberdaya manusia, serta peningkatan taraf hidup bangsa Indonesia.

Berdasarkan pengalaman kita melaksanakan Matriks Nasional Ristek selama ini, dapat disimpulkan bahwa sasar- an kongkrit dan program Ristek yang telah kita rumuskan dalam Matriks tersebut masih tetap memiliki konsistensi yang utuh sesuai dengan misi yang telah ditetapkan GBHN pada kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang pembangunan bangsa.

Di lain pihak kita tidak boleh lengah terhadap berbagai kelemahan yang mungkin timbul di masa datang, baik akibat hambatan koordinasi antar lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi yang timbul secara sadar atau tidak sadar, hambatan realisasi dana yang telah ditetapkan, tenaga-tena- ga inti dan pendukung yang tidak tersedia pada waktunya, dan yang paling berbahaya lagi adalah tidak adanya sarana dan mekanisme untuk memasyarakatkan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dihasilkan.

Adapun pelaksanaan pengembangan dan aplikasi teknologi itu sendiri harus diselaraskan dengan tingkat penghayatan, penyerapan, dan partisipasi masyarakat, yaitu sesuai dengan kebutuhan dan hajat hidup masyarakat dalam segala aspeknya. Koordinasi yang seksama, dalam hal ini, diperlukan bagi tumbuhnya kemampuan iptek berkaitan dengan semua aspek kehidupan agar memungkinkan upaya pengembangannya.

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan, bahwa kebijak- sanaan global mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam garis besarnya akan mencapai sasarannya apabila program ristek yang telah ditetapkan terlaksana seperti yang direncanakan.

Walaupun demikian, kebijaksanaan-kebijaksanaan pe- nunjang dan operasional dalam realisasi program tersebut masih perlu dikaji dan dirumuskan untuk menciptakan konvergensi antara rencana dan hasil yang kita harapkan bersama. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya hal-hal yang terutama harus kita perhatikan ialah:

Pertama, koordinasi dan interaksi antar lembaga, khu- susnya mengenai penyebaran dan pemanfaatan secara optimum berbagai informasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita miliki.

Kedua, pengadaan dana dan kapasitas tenaga ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan rencana Matriks Ristek yang ada, di mana pengembangan dan partisipasi daerah sesuai dengan kondisi pembangunan yang dihadapinya perlu makin ditingkatkan.

Ketiga, masalah insentif dan penghargaan yang wajar bagi suatu kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi yang menunjukkan prestasi menonjol perlu diperhatikan serta dirumuskan untuk menjadi suatu kebijaksanaan penunjang dan secara bertahap makin melembaga dalam masyarakat kita.

Keempat, kebijaksanaan penunjang juga dibutuhkan untuk menyebarkan dan memasyarakatkan modus operandi pelaksanaan pengalihan teknologi dari luar, di mana keter- libatan tenaga dan bahan buatan Indonesia secara terpro- gram, sistematik dan bertahap harus makin meningkat.

Kelima, dalam memanfaatkan kapasitas ilmu pengetahuan, dan teknologi luar negeri dalam bentuk suatu kerja- sama bilateral, regional maupun multilateral, diperlukan kebijaksanaan institusional, atau setidaknya yang sama-sama menguntungkan semua pihak yang bersangkutan.

Akhirnya, dalam menentukan sasaran program ilmu pengetahuan dan teknologi, keserasian antara hasil dan pemanfaatannya oleh masyarakat perlu dikembangkan untuk dilembagakan secara bertahap.

Semua langkah dan kebijakan yang diambil itu tiada lain merupakan cerminan dari suatu upaya untuk menjabarkan secara lebih konkret amanat rakyat yang tertuang dalam GBHN, yang menghendaki agar pembangunan diorientasikan bagi upaya untuk menciptakan manusia Indonesia seutuhnya dan diabdikan bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Kehendak ini adalah wajar, sebab dana untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibiayai melalui pajak dan penerimaan pemerintah lainnya berasal dari masyarakat. Dan adalah wajar pula kalau kepentingan masyarakat terlebih dunia usaha diperhatikan secara sungguh-sungguh.

Sumber: Prof. B.J. Habibie

Foto oleh: Arip Nurahman

Lokasi: Desa Bangunharja

"Pembangunan sarana dan prasarana IPTEKS membutuhkan dukungan semua pihak"
~Arip~

KEBIJAKAN UMUM RISET DAN TEKNOLOGI VII

Koordinasi Riset dan Teknologi 

Agar semua program riset dan teknologi di Indonesia itu dapat direalisasikan, kita tidak saja membutuhkan prasarana ekonomi yang memadai, tapi juga memerlukan adanya prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Prasarana yang dimaksud setidak-tidaknya meliputi empat hal. Pertama adalah sistem pendidikan yang benar-benar mencerminkan tingkat kebudayaan masyarakat Indonesia dan sesuai pula dengan perkembangan ilmu dan teknologi di dunia pada umumnya. Pendidikan sebagai prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi harus berakar pada kebudayaan masyarakat, harus berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai bangsa kita, dan berorientasi pada kebutuhan manusia di masa depan.

Alasannya, karena pendidikan merupakan bagian inti dari proses pengembangan sumberdaya manusia dan penguasaan Iptek. Pendidikan merupakan suatu proses peningkatan nilai tambah pribadi manusia, yang jika dibandingkan dengan proses nilai tambah materi, memakan waktu yang relatif lama. Kapal laut dapat dibuat dalam waktu limabelas bulan, pesawat terbang dalam 24 sampai 36 bulan, sedangkan mobil dapat diselesaikan dalam enam bulan dan pakaian jadi dalam beberapa jam. Tapi proses nilai tambah pribadi manusia memerlukan waktu yang jauh lebih lama. Mulai taman kanak-kanak sampai ke tingkat pendidikan tinggi, bahkan ketika memasuki dunia kerja. Dengan begitu, sangat besar pengaruhnya dalam proses pembentukan masyarakat berbasis Iptek.

Prasarana kedua adalah terciptanya dan berfungsinya pusat-pusat keunggulan dalam disiplin-disiplin tertentu yang melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pusat-pusat keunggulan ini bisa berada di mana saja: dapat bernaung di lingkungan perguruan tinggi, atau berada di dalam badan penelitian dan pengembangan departemen, pada perusahaan atau pun di dalam lingkungan salah satu lembaga pemerintah non departemen. Letaknya bisa terpencar atau terpusat seperti halnya dengan berbagai laboratorium dan instalasi berbagai lembaga di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Serpong. Yang penting adalah bahwa semua pusat keunggulan tersebut bergerak secara terpadu, bergerak searah, secara konvergen ke arah masa depan kita.

Prasarana ketiga adalah terdapatnya program utama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan melalui pro- gram utama tersebut diperoleh masukan bagi kebijaksanaan ilmu pengetahuan dan teknologi di kemudian hari. Terbentuknya dan makin sempurnanya program nasional riset dan teknologi itulah yang merupakan tugas dan tanggungjawab Dewan Riset Nasional dengan ke lima kelompoknya.

Prasarana keempat adalah adanya suatu Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia yang beranggotakan pakar-pakar nasional di bidangnya masing-masing yang memiliki kemampuan berpikir dan melihat jauh ke depan berdasarkan karya-karyanya di bidang keahliannya, dengan merelevansikan perkembangan-perkembangan di dalam disiplinnya masing-masing dengan perkembangan dunia dan perkembangan bangsa, masyarakat dan negara Indonesia. Kelompok pakar inilah yang kita harapkan akan dapat menyusun secara sistematis suatu wawasan tentang masyarakat Indonesia di masa depan, yang berkaitan dengan kebudayaan Indonesia, untuk puluhan bahkan ratusan tahun ke depan. Tidak atas dasar satu disiplin ilmu saja tetapi secara multi dan interdisipliner.

Baru setelah keempat macam prasarana di atas, muncul prasarana kelima berupa aparatur pemerintah, baik aparatur pemerintah secara umum maupun aparatur pemerintah yang secara khusus dibentuk untuk mengatur dan mengkoordinasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti Menteri Negara Riset dan Teknologi, Lembaga IImu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Biro Pusat Statistik, Badan Tenaga Atom Nasional dan lain-lainnya.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai hal ini, elaborasi lebih lanjut mengenai beberapa sarana yang disebutkan tadi akan coba kita jelaskan. Bahwa dalam rangka melaksanakan dan mengembangkan Matriks Nasional Ristek secara lebih lanjut, pada tahun 1978 telah dibentuk Tim Perumus dan Evaluasi Program Utama Nasional Riset dan Teknologi (PEPUNAS RISTEK). Tugas tim ini antara lain untuk merumuskan topik atau program Ristek untuk dijadikan sebagai prioritas riset dan teknologi nasional.

Di samping itu, tim ini juga masih mengemban fungsi lain yang tidak kalah penting, yaitu merumuskan kriteria bagi layaknya suatu usulan proyek Ristek mendapatkan dana anggaran pemerintah, seandainya topiknya sesuai dengan Matriks Nasional yang telah diisi dengan topik atau program prioritas tadi. Mengapa demikian? Sebab, mung- kin saja suatu lembaga atau pusat penelitian dan pengem- bangan mengajukan suatu topik yang memang sangat pen-ting tetapi pusat atau lembaga tersebut tidak atau kurang mempunyai tenaga penelitian yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Dalam kaitan ini, sekurang-kurangnya ada dua macam kriteria yang dapat dirumuskan oleh Tim ini. Pertama, adalah kriteria yang dapat dijadikan ukuran bagi BAPPENAS dan aparatur Menteri Negara Riset dan Teknologi untuk meluluskan diterimanya suatu usulan proyek penelitian dan pengembangan. Di samping itu, tentunya topiknya harus sesuai dengan prioritas. Untuk itu barangkali perlu ditetapkan kriteria-kriteria lain, seperti kelengkapan tenaga penelitian; adanya indikasi telah cukup dipelajari hasil penelitian terdahulu yang relevan, dan sebagainya. Saya rasa para anggota PEPUNAS RISTEK yang dipilih antara lain atas dasar pengalamannya melakukan serta memimpin proyek penelitian dan pengembangan sehingga cukup mampu merumuskan kriteria bagi layaknya suatu usulan proyek penelitian dan pengembangan untuk diterima atau tidak.

Kriteria kedua adalah kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai apakah suatu proyek penelitian yang telah diterima dan telah berjalan, memang sedang dilaksanakan dengan baik atau tidak. Ini dapat disebut kri-teria mengenai pelaksanaan suatu proyek penelitian dan pengembangan, yang akan dapat membantu aparat pengawasan dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Kita menyadari bahwa tidaklah cukup keberhasilan atau berjalan baikya suatu proyek penelitian dan pengembangan dinilai terutama hanya atas dasar pengeluaran dana anggaran yang telah disediakan menurut suatu jadwal pengeluaran yang telah ditetapkan.

Memang kita tahu bahwa adanya Sisa Anggaran Pembangunan atau SIAP adalah salah satu pertanda bahwa suatu proyek penelitian dan pengembangan tidak berjalan dengan semestinya. Tetapi saya yakin bahwa adanya SIAP bukan satu-satunya ukuran untuk menilai berjalan baiknya suatu proyek penelitian dan pengembangan. Karean itu, perlu dikembangkan ukuran-ukuran keberhasilan lain yang dapat digunakan untuk menilai berjalan baik- nya suatu proyek penelitian dan pengembangan, sehingga kriteria yang nantinya akan diterapkan benar-benar merupakan kriteria yang handal.

Dengan semakin mantapnya penetapan topik atau program yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah, dan dengan semakin kukuhnya diterapkan kriteria kelayakan dan kriteria keberhasilan suatu proyek penelitian dan pengembangan, maka akan semakin mantap pula pelaksanaan kegi- atan-kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia.

Bahkan lebih daripada itu, dengan memasukkan program yang diprioritaskan dengan data tentang proyek penelitian dan pengembangan yang telah dan sedang dilaksanakan, maka pada suatu ketika kita bersama akan dapat mengetahui topik yang perlu diprioritaskan tetapi sangat sedikit diteliti karena kurangnya tenaga peneliti; dan lain-lain informasi yang akan sangat berguna untuk pengendalian dan pembinaan kegiatan penelitian dan pengembangan selanjutnya, termasuk penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga penelitian.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, misalnya, sejak beberapa waktu lalu secara periodik melakukan survey tentang proyek penelitian yang sedang berjalan. Register proyek penelitian dan pengembangan sema- cam ini perlu terus dipelihara dan disebarluaskan, seku- rang-kurangnya demi terpeliharanya komunikasi profesional di antara para anggota masyarakat penelitian dan pengembangan pada satu pihak dan kalangan pengambil keputusan dan masyarakat umum di lain pihak.

Disamping ke dua fungsi yang saya sebutkan di muka, sebagai aparat penasehat Menteri Negara Riset dan Teknologi, Tim PEPUNAS Ristek juga mempunyai fungsi lain yang tidak kalah penting, yaitu memberikan nasehat dan saran-saran kepada menteri tentang masalah ilmiah. Ini meliputi tidak saja hal-hal yang menyangkut kebijaksanaan riset dan teknologi, tetapi juga meliputi pemberian konsultasi dan pendapat ilmiah tentang suatu masalah tertentu, seperti misalnya pendapat ilmiah tentang bagaimana sebaik- nya menggunakan teknologi untuk peningkatan produktivitas masyarakat pedesaan, seperti pernah saya mintakan pada Tim tersebut.

Memberikan nasehat dan saran serta pendapat ilmiah baik diminta ataupun tidak diminta memang sepantasnya dilakukan oleh PEPUNAS Ristek, sebab sepandai-pandainya seseorang Menteri Negara Riset dan Teknologi, tentunya tidak dapat diharapkan bahwa ia dapat menguasai semua bidang ilmu pengetahuan. Saya sendiri dapat dikata- kan mengerti bidang engineering penerbangan khususnya dan engineering umumnya, tetapi agaknya kurang adil jika saya juga diharapkan menguasai bidang kedokteran, ataupun agronomi, ataupun sejarah. Maka sangatlah perlu ada fungsi penasehat ini.

Masih ada fungsi lainnya yang tak boleh dilupakan bahwa Tim ini juga mempunyai peranan penting dalam usaha-usaha kita memasyarakatkan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan secara khusus serta kegiatan-kegiatan ilmiah pada umumnya, baik di kalangan masyarakat ilmiah maupun di kalangan lembaga politik dan kemasyarakatan, seperti DPR. Tidak bosan-bosan juga saya sarankan agar kelompok-kelompok PEPUNAS Ristek ini melakukan kunjungan serta diskusi di daerah-daerah dalam rangka pe- ngembangan kegiatan ilmiah. Dan berulang kali pula saya sarankan kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui Komisi X-nya, agar tidak segan-segan mengundang Tim PEPUNAS Ristek ataupun kelompok-kelompoknya dalam acara dengar pendapat.

Dari interaksi antara Tim PEPUNAS Ristek dengan masyarakat dan wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat, pengetahuan semua pihak akan dapat diperkaya. Para anggota Tim PEPUNAS Ristek akan diperkaya pengetahu- annya tentang masalah yang dirasakan oleh masyarakatnya. Sebaliknya, masyarakat akan dapat merasakan dan memahami betapa perlunya ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan di dalam kehidupan masyarakat yang sedang giat membangun.

Dari hal-hal yang telah diuraikan mengenai fungsi-fungsi yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh Tim PEPUNAS Ristek beserta kelompok-kelompoknya, jelas kiranya bahwa pada dasarnya kita harapkan bahwa tim ini dapat menjalankan suatu peranan, yang di negara-negara lain dilaksa- nakan oleh sebuah "Research Council". Dan memang itulah maksudnya.

Seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas riset dan teknologi di Indonesia, ada kepentingan untuk semakin meningkatkan pengawasan dan koordinasi secara nasional, agar kegiatan yang dilakukan tidak tumpang tindih sehingga bisa mencapai sasarannya secara efektif dan efisien. Untuk itu, melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1984, keberadaan Tim PEPUNAS Ristek tadi ditingkatkan menjadi Dewan Riset Nasional (DRN) yang diketuai oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Seperti halnya Tim PEPUNAS, Dewan ini terdiri dari lima kelompok, masing-masing dengan tugas mengarahkan proyek ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam bidangnya masing-masing, sesuai dengan Matriks Nasional Riset dan Teknologi.

DRN melakukan tugas koordinasi ini dengan merumus- kan ukuran-ukuran relevansi, kinerja, dan kemampuan kegiatan penelitian, dengan memerinci tujuan program dan dengan melakukan penilaian terhadap laboratorium dan lembaga yang telah ada. Atas dasar itu, DRN memberi saran kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai anggaran riset dan pengembangan untuk dialokasikan pada badan pemerintah dan universitas. Di samping tugas mengkoordinasikan kegiatan riset dan teknologi, DRN juga sewaktu-waktu memberikan saran mengenai hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

Di bidang Kebutuhan Dasar Manusia, misalnya, semakin perlu diberi perhatian pada teknologi canggih seperti bioteknologi, kultur jaringan dan sebagainya, yang sangat berguna untuk menghasilkan tanaman-tanaman yang lebih sempurna, bahan makanan yang lebih bergizi, dan untuk produksi obat-obatan secara lebih efisien. Hal lain yang perlu semakin diberi perhatian adalah penyediaan air bersih dan air minum bagi masyarakat baik di pedesaan, khususnya di daerah-daerah berlahan gambut, rawa, kering dan sebagainya, maupun di lingkungan kota, khususnya yang telah atau akan mengalami intrusi air laut.

Karena jumlah tenaga ahli Indonesia di dalam bioteknologi dan rekayasa genetik masih sangat terbatas, maka direncanakan pengembangan tiga pusat keunggulan yang melalui penerapan teknologi baru tersebut kelak akan dapat menunjang dan memberi bantuan teknik kepada lembaga yang kini telah ada. Pusat-pusat itu adalah BPPT di PUSPIPTEK Serpong untuk fermentasi dan propagasi; di Universitas Indonesia untuk bioteknologi untuk kedokteran manusia, antara lain vaksin dan diagnostik; dan di berbagai Pusat Penelitian di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Bogor, untuk aplikasi biotek- nologi pada tanaman.

Mengenai pendidikan, yang juga termasuk bidang Kebutuhan Dasar Manusia, perlu dikembangkan cara-cara pendidikan sejak taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, baik yang bersifat pendidikan umum maupun pendidikan kejuruan, untuk melatih penggunaan daya nalar, merangsang pikiran-pikiran inovatif, dan menumbuhkan kebiasaan bekerja keras. Dengan cara-cara baru dalam pendidikan tersebut, yang mungkin mencakup kurikulum baru, dapat dikembangkan tenaga-tenaga terdidik yang lebih sesuai dengan tuntutan pengembangan ilmu dan teknologi.

Di bidang Sumber Alam dan Energi, perlu diberikan perhatian pada pengembangan sumber energi baru dan teknologi yang memanfaatkannya, seperti penggunaan te-naga ombak laut, pemanfaatan percepatan arus laut melalui selat-selat, dan pemanfaatan perbedaan suhu laut pada kedalaman yang berbeda.

Di bidang Sosial Budaya, Falsafah, Hukum dan Perundang-undangan perlu diberikan perhatian pada perangkat-perangkat lunak yang dapat membantu penyelesaian masalah yang menyangkut peningkatan efisiensi dan produktivitas baik secara nasional maupun pada tingkat mikro.

Bersambung

Sumber: Prof. B.J. Habibie

Foto oleh: Arip Nurahman

Lokasi: Desa Bangunharja

"Bekerjasama dalam mewujudkan harapan dan impian adalah hal yang mulia"

~Arip~

KEBIJAKAN UMUM RISET DAN TEKNOLOGI VI

Kendala Ristek dan Pemecahannya 

Sejauh yang menyangkut upaya pengembangan riset dan teknologi ini, sebagai negara berkembang, Indonesia masih menghadapi beberapa keterbatasan yang sangat mendasar, yang lazimnya di sebut Tri-Kendala Risteknas.


Pertama, adalah keterbatasan yang menyangkut masalah dana.


Kedua, walaupun di berbagai bidang, teknologi kita sudah cukup memadai, namun pada umumnya teknologi yang kita miliki masih memerlukan banyak penyempurnaan. Masih banyak teknologi yang harus dialihkan dan dikembangkan lebih lanjut di Indonesia.


Ketiga, masih langkanya manusia berkualitas tinggi yang dapat menginterpretasikan, mengu- asai dan mengendalikan teknologi untuk proses nilai tambah.

Sungguhpun demikian, ketiga kendala itu bukan merupakan keterbatasan yang tidak dapat diatasi. Bumi dan air Indonesia mengandung sumber daya alam dan energi dalam jumlah yang berlimpah-ruah, baik yang terbaharukan maupun yang tidak.



Persediaan minyak dan gas bumi, barang tambang, sumber daya kehutanan, hasil bumi, kekayaan laut, dan semua kekayaan alam yang kita miliki, terbuka untuk dikelola dan dimanfaatkan guna menghasilkan dana- dana yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional, termasuk pembangunan riset dan teknologi.

Di samping itu, perkembangan teknologi di dunia dewasa ini semakin pesat. Dengan demikian, persediaan dunia akan teknologi di semua bidang semakin besar. Lagi pula, bangsa di dunia dewasa ini, terutama yang mempunyai hubungan persahabatan yang baik dengan Indonesia, pada umumnya semakin terbuka bagi pengalihan teknologi atas dasar manfaat kedua belah pihak. Dengan demikian, teknologi yang kita butuhkan untuk pembangunan bangsa cukup tersedia di dunia sekeliling kita. Kembali terpulang pada kita sendiri, apakah kita mampu atau tidak untuk mengadakan, mengalihkan, memanfaatkan dan mengem- bangkannya di tanah air.

Selanjutnya, penduduk Indonesia yang jumlahnya sekitar 185 juta (paruh pertama 1990-an), cukup mengandung potensi untuk melahirkan sejumlah besar tenaga ahli. Dan pengalaman menunjukkan bahwa bangsa Indonesia dalam waktu satu windu telah dapat menyerap teknologi yang paling mutakhir sekalipun.

Mengingat hal itu, agaknya kita tidak perlu berkecil hati. Dengan semangat dan kerja keras, Insya Allah kita akan dapat mengatasi keterbatasan-keterbatasan itu dalam waktu sesingkat-singkatnya, sehingga pada waktunya, bangsa Indonesia akan dapat mencapai cita-citanya menuju masyarakat maju, mandiri dan berkeadilan.

Tentu saja tidak boleh dilupakan bahwa kita harus pandai-pandai menggunakan dana dan daya yang terbatas itu seoptimum mungkin, dan dalam kombinasi yang baik dengan melakukan pilihan teknologi yang setepat-tepatnya. Dana dan daya yang terbatas itu harus digunakan untuk mengalihkan dan mengembangkan teknologi di dalam proses nilai tambah yang mempunyai dampak penggandaan (multiplier effect) yang paling besar, dalam arti mampu mendorong dikembangkannya berbagai teknologi di sebanyak mungkin proses nilai tambah lainnya, melalui kaitankaitan ke muka dan ke belakang.

Dana dan daya yang langka harus dimanfaatkan untuk mengalihkan dan mengembangkan teknologi proses nilai tambah. Di dalam hal ini dapat dilaksanakan rencana produksi progresif yang mempunyai dampak penggandaan besar, sekaligus menghasilkan barang dan jasa yang langsung dapat dipasarkan di masyarakat, baik masyarakat dalam negeri, masyarakat regional ataupun masyarakat dunia.

Sungguh menggembirakan bahwa alokasi dana untuk kegiatan riset dan teknologi di Indonesia menunjukkan angka yang terus meningkat. Namun demikian, tetap saja tidak boleh dilupakan bahwa besarnya anggaran bukan merupakan ukuran satu-satunya untuk menakar kekuatan dan gairah hidup suatu masyarakat ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ada tiga indikator lainnya yang lebih berbobot.

Dua indikator pertama tertuju dari masyarakat ilmiah ke masyarakat yang lebih luas; sedang yang ketiga menyang- kut bekerjanya masyarakat itu secara intern.

Indikator pertama adalah penghargaan masyarakat untuk ilmu pengetahuan dan teknologi: sejauh mana masyarakat umum memahami dan menghargai peran utama ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai daya penggerak pertumbuhan dan pembangunan masyarakat mereka.

Kedua adalah kemampuan efektif masyarakat ilmu pe-ngetahuan untuk memainkan peranan ini. Hal ini diukur dengan kesediaan dan kemampuannya untuk menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berhasil guna dan produktif dalam rangka pemecahan masalah kongkret masyarakat; serta kemampuan untuk menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu hal nyata daripada sekadar menghasilkan laporan-laporan indah mengenai masalah "ilmu pengetahuan demi ilmu pengetahuan".

Indikator ketiga adalah daya guna intern masyarakat ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Sejauh mana ia mampu menggunakan secara sistematis dan efisien dana dan kelengkapan terbatas, dengan orientasi yang konsisten mengarah pada tujuan dan sasaran yang jelas.

Bagaimana cara memperoleh peningkatan dalam indikator-indikator ini?

Dua sifat masyarakat ilmiah berikut ini sepatutnya merupakan pangkal tolak dalam pengelolaan kebijaksanaan apa pun mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan terlebih dahulu perlu diingat bahwa betapa pun baiknya secara konseptual, tidak ada kebijaksanaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggerakkan dirinya sendiri. Setiap kebijaksanaan dilaksanakan oleh manusia-manusia kongkrit, oleh para ilmuwan dan tenaga teknisi dalam masyarakat ilmiah. Karena itu baik untuk diingat sejak dini bahwa:

Pertama, semua ilmuwan tulen, di mana pun tanpa kecuali, yakin sedalam-dalamnya bahwa ilmu pengetahuan yang mereka geluti serta kegiatan riset yang mereka kembangkan itulah yang paling penting dan paling pokok di seluruh dunia. Keyakinan inilah yang merupakan daya motivasi untuk dedikasi mereka, sehingga bersedia mencu- rahkan waktu berlama-lama bahkan menghabiskan seluruh hidupnya untuk usaha pemecahan masalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan dalam keadaan penghasilan yang relatif rendah, kelengkapan yang tidak memadai, kurang penghargaan, atau keadaan yang kadang-kadang berbahaya, mereka tetap memegang keyakinannya, demi mencari pendekatan pertama atau yang paling baik dalam rangka mencapai kebenaran.

Kedua, untuk mendapatkan hasil yang paling baik, sepatutnya para ilmuwan tidak merasa dibatasi oleh kendala-kendala bukan-ilmiah yang dibuat-buat. Seyogyanya mereka merasa bebas: bebas dalam pikiran; bebas dalam tindak- an; bebas untuk membuat kekeliruan yang murni. Mereka semestinya bebas dari ketakutan mendapatkan hukuman karena kesalahan yang dibuat dalam riset. Hanya dalam lingkungan yang bebas para ilmuwan akan memperoleh ruang kreasi yang kondusif bagi pencapaian hasil yang maksimum dengan dana dan kelengkapan yang ada. Hanya jika bebas, seorang ilmuwan dapat mengerahkan energi mereka sepenuhnya untuk melakukan penjelajahan-penjelajahan ilmiah, mengembangkan pemikiran yang orisinal, mengembangkan inovasi, menciptakan terobosan-terobosan baru, memajukan ilmu pengetahuan, dan memecahkan masalah kongkrit.

Tentu, ini tidak berarti bahwa segala kemauan mereka harus selalu dituruti. Agar kegiatan-kegiatan ilmiah yang dilakukan para ilmuwan tersebut bisa berhasil dan berdaya guna, maka perlu adanya pedoman dan orientasi yang jelas.

Di sinilah perlunya manajemen dan manajer ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam menjalankan perannya, manajer ilmu pengetahuan dan teknologi harus bersifat pragmatis. Manajer ilmu pengetahuan dan teknologi bertanggung jawab untuk menunjukkan hasil tertentu: hasil yang relevan untuk menyelesaikan masalah pembangunan kongkrit dalam masyarakat; hasil yang harus didapatkan dalam waktu sesingkat mungkin. Manajer didesak untuk menunjukkan hasil walaupun program yang ada bertumpang-tindih, tidak konsisten dan tidak terkoordinasi.

Manajer harus menunjukkan hasil, tidak peduli penghargaan masyarakat untuk ilmu pengetahuan dan teknologi tidak memadai. Manajer terdesak harus menunjukkan keluaran meskipun rendahnya penghasilan mereka mempersulit dedikasi penuh para ilmuwan dan tenaga teknisi pada tugas-tugasnya. Manajer terdesak untuk menciptakan penggunaan optimum sumber daya apa saja yang tersedia dan untuk menunjukkan dengan hasil kongkrit peran kunci ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses pembangunan bangsa.

Ketiga, dengan memberikan lokasi tunggal untuk pelak- sanaan riset multidisiplin, pusat ini membantu peningkatan koordinasi program.

Keempat, memusatkan manusia dengan bidang perhatian dan sikap serupa akan membantu menciptakan lingkungan yang menunjang inovasi-inovasi dan pertukaran bebas informasi.

Kelima, pendapatan yang meningkat dari penelitian dan pemberian jasa-jasa ilmiah, atas dasar kontrak yang dibayar oleh kalangan bisnis dan pemerintah yang tertarik pada tersedianya peralatan modern dan tersedianya personil berkualitas tinggi, akan meningkatkan penghasilan masyarakat ilmiah di pusat-pusat penelitian.

Semua itu berarti bahwa optimasi sumberdaya dan optimisasi kebebasan ilmiah merupakan dasar utama kebijaksanaan riset dan teknologi di Indonesia. Itulah sebabnya ketika saya untuk pertama kalinya mendapat kehormatan menjadi pembantu Presiden Soeharto dalam merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan ilmu pengetahuan dan teknologi di tanah air ini, saya berketetapan hati bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi akan dikembangkan di Indonesia hanya sepanjang hal itu menunjang perolehan dan pengembangan teknologi yang tepat dan berguna untuk penyempurnaan proses nilai tambah produktif, atau secara lebih umum, menunjang pemecahan masalah kongkrit Pembangunan Nasional. Dengan perkataan lain, langsung atau tidak langsung, ilmu pengetahuan dan teknologi harus menunjang pembangunan nasional.

Bersambung

Sumber: Prof. B.J. Habibie

Foto oleh: Arip Nurahman

Lokasi: Desa Bangunharja

"Beban dan penderitaan kaum miskin harus menjadi prioritas dalam upaya memperbaiki nasib bangsa"

~Arip~

KEBIJAKAN UMUM RISET DAN TEKNOLOGI V

Kapasitas Riset Nasional 

Kita harus memahami, bahwa penyajian Matriks Riset Nasional yang telah kita miliki barulah merupakan approksimasi pertama yang mungkin telah mencapai 80% dari apa yang kita inginkan. Hal ini berarti bahwa kita secara terus menerus hendaknya berusaha untuk menyempurnakan pola-pola yang telah ada sampai menjadi pegangan umum bagi kegiatan Riset dan Teknologi di bumi Indonesia, yang tentunya membutuhkan aproksimasi-aproksimasi lanjutan.

Berdasarkan kebijaksanaan ini sebagian besar dari program riset dan teknologi telah mendapat perhatian dari Pemerintah dalam arti penyediaan anggaran dalam bentuk DIP, sesuai dengan tahapan-tahapannya, akhirnya memfo- kus perhatian pada persoalan-persoalan detail, yang mungkin sudah bersifat sangat teknis, tetapi demi keseragaman dan keserasian bahasa dan juga untuk kelancaran prosedur penyelesaian program riset yang dibebankan pada masing- masing pihak.

Apa yang kita perlukan ialah: meningkatkan kemampuan riset dan teknologi melalui program penelitian yang langsung dibutuhkan oleh pembangunan baik untuk memenuhi kebutuhan pemerintah pusat maupun daerah-daerah dan kebutuhan masyarakat pada umumnya.

Dengan kata lain kita tidak akan mendahulukan pening- katan kapasitas riset dan teknologi tanpa kaitan langsung dengan masalah kongkrit yang dihadapi masyarakat. Sikap ini harus dapat dipahami karena keterbatasan dana dan personalia untuk menutupi pembiayaan sekadar untuk memiliki suatu kemampuan ilmiah dan seterusnya dapat meningkatkan rasa kebanggaan sesuatu lembaga penelitian, tetapi tidak memiliki kaitan langsung dengan persoalan-persoalan pembangunan yang kita hadapi sekarang ataupun di masa datang.

Sebagaimana telah sama-sama kita ketahui, kegiatan-kegiatan kita di bidang riset dan teknologi ataupun penelitian dan pengembangan masih perlu banyak disempurnakan. Volume kegiatan riset dan teknologi kita masih kecil baik diukur dari persentasenya dari seluruh kegiatan Pemerintah maupun diukur dari persentase keseluruhan kegiatan produksi barang dan jasa secara nasional. Telah lama kita sadari bersama bahwa kendala (constraint) yang terbesar bagi peningkatan volume kegiatan-kegiatan kita di bidang penelitian dan pengembangan bukanlah terutama kendala berupa terbatasnya dana.

Pola Kebijaksanaan 

Pola kebijaksanaan teknologi di Indonesia, kiranya sudah jelas diarahkan untuk menuju ke "full manufacture" dari barang jadi secara bertahap, tetapi dalam batas waktu yang dianggap masih wajar. Juga harus diusahakan memperoleh "transfer of technology" sebesar mungkin. Perlu juga ditekankan di sini, bahwa "transfer of technology" tidak datang dengan sendirinya, juga tidak dapat dibeli, tetapi harus direbut, berarti hanya dapat diperoleh dengan bekerja keras dan usaha besar. Juga tidak boleh dilupakan usaha penambahan lapangan kerja dalam bidang industri tersebut.

Dengan ditempuhnya kebijaksanaan ini diharapkan bahwa pada suatu saat, pembangunan nasional Indonesia umumnya dan industrialisasi khususnya, telah menciptakan suatu tingkat perkembangan yang ditandai oleh cukup banyaknya perusahaan dan instansi yang mampu melakukan riset dan teknologi terapan, mampu mengembangkan produk-produk baru, dan mampu menghasilkan teknologi baru untuk pasaran internasional dan pasaran dalam negeri.

Maka berbeda dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di luar negeri dalam bidang ini, strategi yang ditempuh di Indonesia adalah mulai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan untuk kemudian berkembang ke ilmu pengetahuan dan penelitian dasar.

Di antara sekian banyak masalah penting yang meminta perhatian kita dalam penelitian adalah bidang farmasi, dan dengan demikian tidak berarti bidang-bidang lain tidak penting, bidang lain tentu penting juga.

Bersambung

Sumber: Prof. B.J. Habibie 

 

Foto oleh: Shenndy

 

"Penelitian yang terus-menerus dengan tekun dan rajin serta mengharapkan perbaikan adalah suatu ibadah"

 ~Arip~

 

KEBIJAKAN UMUM RISET DAN TEKNOLOGI IV

Matriks Ristek Nasional 

Dalam pada itu, agaknya perlu disadari bahwa tidak pernah ada teknologi untuk proses nilai tambah yang dikembangkan berdasarkan hanya satu macam ilmu pengetahuan saja. Selalu teknologi itu didasarkan minimal pada dua atau tiga ilmu. Oleh karena itu perlu dibangun suatu sistem informasi ilmiah nasional yang dihubungkan dengan jaringan informasi dunia, dalam rangka meningkatkan arus informasi ilmiah yang dihasilkan baik di dalam maupun di luar negeri, oleh bangsa lain dan badan internasional. Informasi yang diperlukan untuk mengembangkan teknologi tertentu akan diambil dari sistem informasi ini. Cara ini akan mengoptimumkan sumberdaya informasi itu sendiri.

Namun demikian, sekalipun kita mampu memahami kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibuat di seluruh dunia, dan sanggup juga mengarahkan perkembangan ini kepada tujuan nasional, masih tetap diperlukan adanya mekanisme untuk "memusatkan" ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan diperolehnya manfaat bagi proses nilai tambah yang produktif di dalam negeri, untuk dapat mencapai tujuan Pembangunan Nasional dan meningkatkan taraf kehidupan bangsa.

Untuk tujuan ini, telah dirumuskan apa yang disebut dengan "Matriks Nasional Riset dan Teknologi", yang bertujuan untuk memusatkan perhatian masyarakat ilmiah dan masyarakat umum pada tujuan yang harus diemban oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan dikembangkan di Indonesia.

Tujuan lebih luas yang harus diemban oleh ilmu penge- tahuan dan teknologi di Indonesia itu tiada lain adalah konsisten pada keyakinan bahwa kemajuan lestari suatu bangsa pada akhirnya bertumpu pada pengetahuan dan keterampilan sumberdaya manusia yang dimilikinya; dan bahwa karena itu pembangunan potensi sumberdaya manusia Indonesia merupakan inti pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka manusia Indonesia yang mempunyai potensi nasional itu harus kita bina. Ia harus kita kembangkan.

Untuk itu, pertama kita harus memenuhi kebutuhannya, terutama kebutuhan yang bersifat mendasar: pangan yang bergizi, kesehatan, pendidikan, pakaian, pemukiman dan sebagainya. Ia harus kita lengkapi dengan sumber daya alam dan energi sehingga kemampuannya menghasilkan sesuatu yang berguna bagi dirinya sendiri serta masyarakatnya bertambah. Dan untuk itu, ia juga harus diberi kesempatan mendapatkan suatu pekerjaan yang produktif, dalam arti mampu menambah nilai pada bahan mentah. Untuk itu diperlukan proses nilai tambah, terutama dalam proses industrialisasi dalam arti luas; yaitu segenap proses yang memungkinkan manusia merubah dan menyempurnakan bahan mentah menjadi barang jadi atau jasa yang berguna bagi masyarakat dan karena itu diberi nilai yang lebih tinggi dibanding bahan mentahnya.

Manusia Indonesia harus pula dapat mempertahankan diri dan keluarganya, sumber daya alamnya serta hasil karyanya terhadap gangguan dan ancaman dari dalam maupun dari luar masyarakatnya: manusia Indonesia seperti halnya semua manusia di bumi ini, membutuhkan program pertahanan/keamanan. Dan, karena manusia bukan benda mati tetapi mempunyai perasaan, etika, tradisi, agama, kebuda-yaan dan kemampuan mengatur kehidupan masyarakatnya, maka haruslah pula dikembangkan pengetahuan manusia mengenai aspek sosial budayanya, ekonomi, falsafah hidupnya dan segi-segi kehidupan lainnya.

Oleh karena itu, dalam Matriks Nasional Ristek ini telah ditetapkan adanya lima bidang prioritas bagi riset dan teknologi Indonesia, yaitu:

Pertama, kebutuhan dasar manusia, sebagai unsur mu-tlak untuk mempertinggi nilai manusia Indonesia sebagai mahluk yang berharkat dan sebagai potensi pembangunan bangsa dan negaranya;

Kedua, sumber daya alam dan energi, karena manusia membutuhkan sumber daya ini sebagai bahan untuk mengolahnya dalam proses produksi dan sebagai sarana mempertinggi nilai pembangunan melalui peningkatan keterampilan;

Ketiga, industrialisasi, karena manusia membutuhkan proses nilai tambah untuk mengolah bahan dasar menjadi barang dan jasa, guna memenuhi kebutuhannya sendiri serta untuk mendapatkan penghasilan melalui pertukaran barang dan jasa dalam pasaran nasional dan dunia;

Keempat, pertahanan/keamanan, karena manusia Indo- nesia perlu mempertahankan dirinya terhadap hambatan, ancaman, tantangan dan gangguan terhadap dirinya, sumber kehidupannya serta hasil karyanya. Di samping banyak pula hasil teknologi pertahanan yang pada suatu ketika dapat dimanfaatkan untuk keperluan produksi barang dan jasa di masa damai, seperti satelit untuk komunikasi, untuk mengamati cuaca, untuk mencari dan menginventarisasi sumberdaya alam dan sebagainya;

Kelima, sosial-budaya, ekonomi dan falsafah, karena manusia sebagai mahluk Tuhan, dalam memenuhi kebutuh- annya, memanfaatkan sumber daya alam, menjalankan proses industrialisasi, dan dalam mempertahankan dirinya, akan bertumpu dan diarahkan oleh kebudayaannya, falsafah hidupnya serta oleh kemampuannya menganalisis dan mengatur kehidupan bermasyarakat.

Sistem persenjataan yang dikembangkannya, misalnya, akan sangat dipengaruhi oleh penilaiannya tentang siapa dan apa yang menjadi ancaman baginya.

Kelima bidang tersebut dikembangkan menurut perinciannya ke dalam empat matra, yaitu (a) darat; (b) laut; (c) udara, termasuk dirgantara, dan (d) lingkungan hidup.

Mengapa kelima bidang tersebut terbagi dalam empat matra?

Jawabannya cukup sederhana, karena tanah air kita merupakan suatu wilayah laut yang terisi oleh daratan dengan udara di atasnya; dan karena kelestarian lingkungan perlu mendapatkan perhatian tersendiri.

Bila kelima bidang prioritas dan keempat matra tersebut kita gambarkan, maka kelima tujuan tadi membentuk kolom-kolom Matriks Nasional Riset dan Teknologi, sedangkan keempat matranya membentuk baris-baris Matriks. Dengan demikian, terbentuklah suatu matriks lima-kali-empat, alias terdiri dari duapuluh elemen.

Kelima prioritas nasional di bidang riset dan teknologi itu secara integral telah mengandung pandangan manusia Indonesia sebagai potensi nasional untuk menghadapi tantangan pembangunan. Namun demikian, hendaknya disadari bahwa hal itu barulah merupakan pendekatan pertama. Secara implisit hal ini berarti, bahwa kita membutuhkan tindak lanjut pengecekan dan penyempurnaan secara bertahap, baik yang menyangkut materi program-program riset tersebut, maupun tata cara dan modus operandi penentuan urutan prioritas serta pelaksanaan kegiatan riset itu sendiri.

Pembatasan-pembatasan ruang lingkup kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi memang dibutuhkan seperti tercermin dalam GBHN, karena kita harus menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan kita, baik mengenai sumber dana, maupun yang menyangkut kapasitas tenaga riset yang kita miliki.

Selanjutnya, kendatipun kelima bidang tersebut memperoleh perhatian yang sama, pengembangan industri di masa depan akan lebih ditekankan. Hal ini didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan utama pembangunan nasional jangka panjang adalah membentuk struktur ekonomi yang lebih seimbang, dengan peningkatan secara berarti peranan industri domestik dalam pendapatan nasional sambil mempertahankan sektor pertanian yang kuat. Dalam proses ini, upaya mentransformasikan bangsa Indonesia menjadi suatu bangsa yang maju teknologi dana industrinya terasa mendesak. Sebab transformasi teknologi dan industri secara cepat merupakan satu-satunya jawaban pada masalah penyediaan kesepatan kerja yang produktif. Juga merupakan lintasan yang tepat menuju penguasaan teknologi tinggi, bagi tercapainya dimensi baru kehidupan Bangsa Indonesia, yang maju, mandiri dan sejahtera.

Melihat cakupannya seperti itu tampaklah bahwa Matriks Nasional Riset dan Teknologi yang kita kembang- kan, secara integral telah mengandung unsur-unsur yang perlu untuk memberi isi pada pernyataan bahwa pembangunan kita adalah untuk manusia Indonesia seutuhnya dan untuk masyarakat Indonesia seluruhnya.

Identifikasi terhadap topik atau program tersebut penting dilakukan, mengingat perlunya peningkatan efisiensi dan efektivitas tenaga serta dana penelitian dan pengem- bangan yang memang sangat terbatas; terutama tenaga- tenaga penelitian. Besar pula harapan pemerintah bahwa identifikasi topik riset dan teknologi yang berprioritas nasional tersebut dilakukan secara seksama, karena niat pe-merintah adalah untuk membatasi pemberian dana dari APBN hanya pada proyek penelitian dan pengembangan di dalam topik atau program riset dan teknologi yang diprioritaskan tadi.

Penjabaran identifikasi topik atau program nasional riset dan teknologi tersebut dalam bentuk suatu matriks dapat kami perlihatkan kegunaannya, antara lain bersumber pada arti dari penyebaran topik atau program nasional tersebut, antara elemen-elemen atau sel-sel dalam Matriks. Misalnya saja, kita dapat menarik suatu diagonal dari kiri atas ke kanan bawah Matriks tersebut, atau katakanlah dari elemen ("pangan dan gizi", "darat") ke, katakanlah, elemen ("politik, hukum dan perundang-undangan", "lingkungan").

Seandainya kemudian ternyata bahwa sebagian terbesar dari topik ataupun program riset dan teknologi yang dipandang berprioritas nasional terletak di bawah diagonal tersebut, maka ini berarti bahwa tidak perlu diberikan perhatian terlalu banyak pada masalah yang menyangkut ("industrialisasi", "darat") ataupun topik yang menyangkut masalah pertahanan/keamanan baik di darat maupun di laut; dan sama sekali mengabaikan masalah sosial budaya dan falsafah yang tentunya tidak dibenarkan.

Dengan kata lain, penjabaran topik ataupun program berprioritas nasional dalam bentuk Matriks tersebut, dapat mendorong semua pihak untuk berpikir secara menyeluruh tanpa lupa untuk mengisi salah satu dari elemen-elemen dalam Matriks Nasional Ristek itu, kecuali jika kita yakin betul bahwa memang salah satu sel atau elemen dalam Matriks tersebut tidak perlu diisi.

Namun demikian, kendatipun kelima bidang tersebut memperoleh penekanan yang sama, dinamika industrialisasi yang berkembang cepat belakangan ini menjadi pusat perhatian kita. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tujuan utama pembangunan nasional jangka panjang adalah untuk membentuk struktur ekonomi yang lebih seimbang, dengan peningkatan secara berarti peranan industri domestik dalam pendapatan nasional sambil mempertahankan sektor pertanian yang kuat. Dalam proses ini, upaya mentrasformasikan bangsa Indonesia menjadi suatu bangsa yang maju teknologi dan industrinya terasa amat mendesak. Sebab, transformasi teknologi dan industri secara cepat merupakan satu-satunya jawaban pada masalah penyediaan kesempatan kerja yang produktif kepada sekitar 2,4 juta angkatan kerja Indonesia (per tahun).

Dalam rangka mempercepat proses transformasi teknologi dan industri ini kita memerlukan apa yang disebut tahap-tahap dan wahana transformasi teknologi dan industri. (diuraikan secara lebih mendalam pada bagian lain, red).

Jika kelima bidang Matriks Nasional Ristek di atas dihubungkan dengan kedelapan wahana utama transformasi teknologi dan industri, maka akan tampak betapa eratnya kaitan antara kedua hal ini. Kelompok kebutuhan dasar manusia mencakup wahana mekanisasi alat pertanian; kelompok sumberdaya alam dan energi mencakup wahana industri energi; kelompok industrialisasi mencakup perhubungan darat, laut, udara, industri telekomunikasi, dan industri rekayasa; sedangkan kelompok pertahanan dan keamanan mencakup industri pertahanan-keamanan.


Bersambung

Sumber: Prof. B.J. Habibie

Foto oleh: Arip Nurahman

Lokasi: Desa Bangunharja

"Perencanaan penelitian dan pengembangan dalam sebuah tujuan adalah suatu upaya untuk menggapai cita-cita kita yang mulia selaku umat manusia"

~Arip~

KEBIJAKAN UMUM RISET DAN TEKNOLOGI III

Prioritas Kegiatan Riset dan Teknologi 

Dengan demikian, ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus dikembangkan di Indonesia adalah Iptek yang dalam waktu sesingkat-singkatnya dapat menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi Bangsa Indonesia. Karena terbatasnya dana, fasilitas dan tenaga, maka untuk sementara ini belum dapat dilakukan investasi dalam kemampuan menyelesaikan masalah dalam topik ilmu pengetahuan yang sifatnya universal (riset dasar). Untuk sementara, hal terakhir ini dapat diperoleh dari pusat ilmu pengetahuan dunia.

Selain itu, proses pembangunan yang sedang dilaksanakan di Indonesia mengharuskan dijalankannya usaha-usaha pembangunan dalam batas-batas potensi teknologis dan potensi ekonomis yang dimiliki Bangsa Indonesia sendiri. Karena itu, wajar jika teknologi yang dipergunakan dalam melaksanakan usaha-usaha pembangunan di sini adalah teknologi yang secara internasional telah dianggap teknologi yang telah teruji, bukan teknologi yang masih perlu diuji coba.

Keputusan pemilihan salah satu di antara berbagai teknologi teruji yang ada di dunia untuk diterapkan di Indonesia didasarkan atas dua macam evaluasi.

Pertama adalah evaluasi makro. Baik evaluasi makro-ekonomi yang meninjau dampak suatu teknologi terhadap persediaan devisa dan dana dalam negeri, kesempatan kerja, neraca pembayaran dan sebagainya, maupun evaluasi dampaknya terhadap lingkungan.

Kedua adalah evaluasi mikro, yaitu evaluasi mendetil dari sudut teknologi dan "engineering". Evaluasi mendetil ini perlu karena berdasarkan pengalaman kami sebagai ilmuwan dan insinyur menjadi pelajaran bahwa, ketepatan penilaian mengenai mutu produk yang dihasilkan dengan suatu teknologi tertentu sangat tergantung pada kemam- puan melakukan evaluasi teknologis yang mendetail serta penguasaan ilmu alam dan ilmu pasti yang melandasi teknologi yang dievaluasi.

Oleh karena teknologi teruji yang hendak diterapkan di Indonesia belum dikembangkan sendiri, maka harus diterima kenyataan bahwa melakukan evaluasi teknologi secara mendetil itu tidak mudah. Namun demikian, mau tidak mau pilihan teknologi harus dibuat. Karena itu, para ilmuwan dan ahli teknologi Indonesia harus terjun dalam proses evaluasi secara mendetil terhadap teknologi yang telah teruji itu untuk menilai mutu serta kegunaannya bagi pembangunan di Indonesia.

Keterlibatan para ilmuwan dan ahli teknologi Indonesia dalam evaluasi mendetil terhadap teknologi yang secara internasional telah dianggap teruji inilah yang dimaksud de-ngan orientasi terapan riset dan teknologi Indonesia. Meng- ingat langkanya sumberdaya, mendesaknya tuntutan pembangunan serta perlunya diambil keputusan pemilihan teknologi yang seoptimal mungkin, maka prioritas tertinggi akan diberikan pada ilmu pengetahuan terapan. Dengan demikian, kegiatan riset dan teknologi Indonesia dewasa ini dan di waktu mendatang katakanlah selama sepuluh-duapuluh tahun akan lebih menekankan kegiatan riset dan teknologi terapan dalam bidang industrialisasi yang erat hubungannya dengan penyediaan lapangan kerja dan pemerataan.

Akan halnya menyangkut upaya pengembangan ilmu dasar, sejauh yang dimungkinkan oleh perjanjian kerjasama internasional dan bilateral, hasil penelitian dasar akan disadap dari negara-negara maju dan badan internasional. Dalam hal ini, para ilmuwan Indonesia dengan minat dan bakat tertentu, akan dimungkinkan untuk bergabung de-ngan laboratorium dan lembaga penelitian di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Republik Federal Jerman, Prancis, Jepang, dan Inggris dan negara-negara berkompeten lainnya. Pemanfaatan minat dan bakat mereka dengan cara ini dirasakan jauh lebih baik daripada menggunakan sumberdaya langka untuk membangun kelengkapan penelitian dasar di Indonesia sendiri.

Ini tidak berarti bahwa di Indonesia tidak akan dilaku- kan penelitian dan pengembangan di dalam bidang ilmu dasar (basic sciences). Bagaimanapun penelitian dasar yang berhubungan langsung dengan kepentingan nasional sebaiknya diselenggarakan di dalam negeri dan oleh warga negara Indonesia sendiri. Maka dari itu, pengembangan ilmu pe-ngetahuan dan teknologi di Indonesia tetap saja harus memiliki orientasi pada ilmu dasar.

Namun orientasi pada ilmu dasar ini harus merupakan orientasi pada masalah ilmu dasar yang khas Indonesia, yakni masalah ilmu dasar yang ditimbulkan karena kondisi alamiah, kondisi kemasyarakatan dan sifat budaya Indonesia yang khas. Yang perlu dilakukan adalah penelitian mengenai bagaimana kondisi ling-kungan alam, lingkungan kemasyarakatan dan lingkungan budaya Indonesia mempengaruhi berlakunya postulasi dasar ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial dan ilmu budaya.

Ini tidak berarti bahwa ilmu pengetahuan tradisional dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, kesehatan, pemukiman, sejarah dan lain-lain, yang tidak tertuang dalam program lembaga penelitian Pemerintah, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Universitas diabaikan. Program ini tetap dilaksanakan dan dikembangkan dengan memperhatikan perlunya dihindari tumpang-tindih dan investasi dua kali lipat, meningkatkan kemakmuran, dengan mengandalkan sumber daya manusia yang terampil dan teknologi yang tepat dan berguna, mulai dari teknologi se-derhana sampai teknologi canggih.

Bersambung

Sumber: Prof. B.J. Habibie

Foto oleh: Arip Nurahman

Lokasi: Desa Bangunharja

"Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni Berharmonisasi dengan Alam untuk mencapai kebahagiaan Hidup Seluruh Umat Manusia"

~Arip~ 

KEBIJAKAN UMUM RISET DAN TEKNOLOGI II

Falsafah Kerja Ilmuwan Indonesia 

Satu hal penting yang membedakan ilmuwan negara berkembang dengan negara-negara maju adalah, selain mereka dituntut untuk memiliki kapasitas keilmuan, mereka juga menyandang predikat sebagai agent of social change. Dalam kaitannya dengan upaya memenuhi predikat ini, ilmuwan Indonesia hendaknya menyadari bahwa kita hidup dalam suatu masyarakat yang sedang giat membangun.

Artinya, kita hidup dalam suatu masyarakat yang sedang berjuang menghadapi masalah yang masih sangat mendasar sifatnya: masalah bagaimana memperoleh makanan yang cukup dan bergizi; masalah bagaimana menjaga dan meningkatkan kesehatan; masalah bagaimana meningkatkan taraf pendidikan dan sebagainya. Kita masih hidup dalam keadaan yang serba terbatas. Kita hidup di tengah-tengah keadaan di mana jumlah dan kerumitan persoalan masih melampaui kemampuan kita untuk menganalisisnya secara tepat, apalagi memecahkannya.

Betapapun jumlah dan ketajaman ilmuwan telah dapat ditingkatkan, dan bagaimanapun majunya ketepatan dan kemampuan alat-alat yang kita miliki, fakta kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa perkembangan ini disusul secara dramatis oleh semakin peliknya masalah yang harus dipecahkan.

Memang banyak hal yang telah kita capai selama beberapa Pelita terkahir ini. Namun masih banyak lagi yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, sebagai sekelompok anggota masyarakat yang dikaruniai sedikit-banyak penge- tahuan di bidangnya masing-masing, sudah selayaknya kita berusaha membantu memecahkan masalah kongkrit yang dihadapi oleh masyarakat. Tepatlah kiranya jika kita bersama-sama mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh bangsa kita.

Kita ini hidup di tengah-tengah suatu lingkungan dalam dan luar negeri dalam mana keterbatasan kita akan ketiga unsur pokok pengembangan riset dan teknologi bukan tidak teratasi. Karena itu kita tidak perlu berkecil hati akan dapat mengatasi keterbatasan-keterbatasan itu dalam waktu sesingkat-singkatnya sehingga mampu dalam waktu 1/2 dasawarsa yang akan datang melaksanakan tekad bersama kita menciptakan dan memantapkan kerangka landasan bagi tumbuh dan berkembangnya Bangsa Indonesia untuk, di atas kekuatan sendiri, menuju ke perwujudan masyarakat idamannya.

Sementara itu, kita harus pandai-pandai menggunakan dana dan daya yang terbatas itu seoptimum mungkin dan dalam koordinasi yang baik dengan melakukan pilihan teknologi yang setepat-tepatnya. Dana dan daya yang terbatas itu harus digunakan untuk mengalihkan dan mengembangkan teknologi di dalam proses nilai-tambah yang mempunyai dampak penggandaan (multiplier effect) yang paling besar dalam arti mengakibatkan dikembangkannya teknologi di sebanyak mungkin proses nilai tambah lainnya melalui kaitan-kaitan ke muka dan ke belakang.

Dengan perkataan lain, dana dan daya yang terbatas itu harus digunakan untuk mengalihkan teknologi di dalam proses nilai tambah yang memenuhi kedua persyaratan un- tuk menjadi suatu wahana bagi peningkatan lain kebutuhan suatu sektor tertentu, utamanya pertanian dan industri. Dana dan daya yang langka harus dimanfaatkan untuk mengalihkan dan mengembangkan teknologi proses nilai tambah di dalam mana dapat dilaksanakan rencana produksi progresif dan yang mempunyai dampak penggandaan besar sekaligus menghasilkan barang dan jasa yang langsung dapat dipasarkan di masyarakat, baik masyarakat da- lam negeri, masyarakat regional ataupun masyarakat dunia.

Cara pemilihan teknologi demikian itu akan menghasilkan penggunaan optimum dana dan daya yang terbatas, mempercepat proses pengalihan teknologi dan sekaligus akan mengalihkan dan menyebabkan dikembangkannya teknologi dalam komposisi yang sehat dan dalam jumlah yang wajar.

Karena komposisi tersebut tidak akan mengherankan jika kita banyak mencurahkan perhatian pada keterbatasan sumber daya manusia dan usaha peningkatan mutu sumber daya itu. Dalam hubungan ini, perlu kiranya diperhatikan bahwa pendidikan di universitas tidak hanya harus relevan dengan program yang diselenggarakan badan dan pusat penelitian dan pengembangan dan satuan-satuan usaha.

Di lain pihak, pendidikan dasar dan menengah harus relevan dengan kurikulum pendidikan tinggi. Keterkaitan kurikulum dan program tersebut harus berawal dari pemakai tenaga terdidik ke arah jenjang pendidikan yang semakin rendah. Karena pendidikan tenaga terdidik perlu sekali tidak berhenti selepas meninggalkan lembaga pendidikan, maka juga di dalam laboratorium dan satuan usaha harus diselenggarakan program kegiatan pemeliharaan dan peningkatan pengetahuan.

Telah menjadi pengetahuan kita bersama, bahwa akti- vitas ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi di Indonesia masih merupakan sebagian kecil saja dari seluruh porsi kehidupan kita. Kegiatan riset dan teknologi hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan kegiatan pemerintah. Penelitian dan pengembangan merupakan bagian yang sangat kecil dari proses produksi barang dan jasa di negeri ini.

Kendala (constraint) yang paling besar dalam pengem- bangan ilmu pengetahuan, riset dan teknologi bukanlah terutama terletak pada terbatasnya dana dan prasarana walaupun kedua hal itu memang merupakan faktor penghambat juga melainkan karena terbatasnya tenaga ilmiah dan penelitian yang terampil. Bukan saja tenaga-tenaga peneliti dan ahli-ahli teknologi, tetapi juga tenaga-tenaga penunjang penelitian dan pengembangan teknologi, seperti: tenaga pelaporan, tenaga dokumentasi, programmer dan sebagainya.

Karena itu, prioritas utama dalam segala usaha kita mengembangkan Iptek haruslah diletakkan pada pengembangan manusia sebagai modal utama kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia ilmuwan itulah modal utama kita. Pengembangannya harus kita utamakan.

Penilaian sebagai seorang ilmuwan yang berhasil, sebagai seorang ahli yang terkemuka dalam bidangnya, bukanlah dilihat berdasarkan banyaknya gelar kesarjanaan yang diperolehnya, bukanlah ditentukan oleh berapa banyak pelajaran yang dia peroleh, tetapi terutama ditentukan oleh keberhasilannya memecahkan problema yang sulit dan sekaligus mempunyai arti dari sudut kepentingan masyarakat. Penilaian seseorang sebagai ilmuwan didasarkan pada sumbangannya bagi kepentingan masyarakat.

Dalam upaya turut memecahkan problema masyarakat itu ada hal yang perlu diperhatikan, bahwa Probleemstellingen bagi ilmuwan-ilmuwan Indonesia harus berbeda dari ilmuwan-ilmuwan lainnya. Probleemstellingen ilmuwan-ilmuwan bangsa Indonesia harus berorientasi pada sasaran-sasaran Perjuangan Bangsa Indonesia.

Ini merupakan tantangan bagi para ilmuwan Indonesia, agar mereka mempunyai keterampilan yang sama mutunya dengan keterampilan ilmuwan-ilmuwan lain di dunia, dengan menunjukkan hasil-hasil karya yang tidak kalah bobotnya.

Peningkatan keterampilan ini dapat dicapai antara lain dengan mendorong mereka untuk secara konsisten dan terus-menerus memperdalam dirinya pada serangkaian masalah tertentu sesuai dengan program.

Hanya dengan cara tekun dan terus-menerus melaksanakan program yang sama secara konsisten dapatlah tercapai hasil yang lebih sempurna. Sebaliknya, mengubah-ubah cara pendekatan dan mengganti-ganti program justru bisa menggagalkan tercapainya aproksimasi sempurna.

Ini mempunyai implikasi tertentu baik bagi pimpinan nasional maupun bagi para pelaksana. Bagi pimpinan nasional ini berarti bahwa ia harus berani menentukan satu cara pendekatan, satu program yang dinilainya benar dan tidak lekas-lekas terlalu pagi mengubah cara pendekatannya jikalau cara itu tidak cepat-cepat menghasilkan jawaban yang mendekati eksak. Konsekuensi dari usaha menyelesaikan masalah atas dasar dana dan daya yang terbatas menuntut agar suatu cara pendekatan harus dilaksanakan secara konsekuen.

Sebaliknya, bagi para pelaksana hal inipun berarti bahwa mereka, di bidangnya masing-masing, harus pula semakin mendalam menguasai permasalahan yang dihadapinya dan secara metodik penyelesaiannya, serta harus dijaga agar tidak lekas-lekas berpindah dari satu problema ke problema yang lain. Hanya dengan cara semakin mendalam menguasai problema, hanya dengan cara semakin cermat mengikuti metodik dan sistematik, dapatlah dilahirkan kemahiran.

Lebih dari pada itu, sekalipun masalah yang dihadapi seolah-olah terselesaikan, masih ada gunanya untuk terus-menerus mengikutinya. Karena dengan demikian, keterampilan menyelesaikan masalah akan dapat diteruskan pada generasi peneliti dan ilmuwan berikutnya. Investasi seperti ini perlu dilakukan demi kelestarian keterampilan yang telah diperoleh melalui pelaksanaan program secara konsisten.

Selain perlu adanya ketekunan dan konsistensi program, teknologi hanya akan dapat dikuasai jika para ilmuwan terlibat secara kongkret dalam proses nilai tambah, dengan cara meneliti setiap detil bahkan sampai yang terkecil, meliputi seluruh tahap pemanfaatannya dalam proses transformasi industri.

Kita harus berpikir rinci mengenai bagaimana produk Indonesia dapat memenuhi persyaratan mutu, jadwal dan harga. Hanya dengan beranalisis secara sistematis dan mendetil dapat kita selesaikan masalah kita. Mutu keseluruhan kebijakan yang kita tetapkan ditentukan oleh mutu pemikiran kita mengenai detil-detil persoalan.

Kita juga harus terbiasa berfikir dengan berorientasi pada penyelesaian masalah. Sudah sejak lama kita seharusnya meninggalkan cara berfikir terkotak-kotak. Sudah terlalu lama kita berprasangka, bahwa mengenai masalah tertentu hanya para insinyur sajalah yang dapat berbicara, atau hanya para ekonom, atau para akuntan, atau para ahli hukum saja.

Kita harus berpadu. Kita harus berfikir secara integral. Kita harus mengkonvergensikan pandangan para insinyur dengan pandangan para ekonom, para ahli hukum, para akuntan, para ahli psikologi, para ahli komputer, dan seterusnya. Kita harus memperpadukan semuanya, baik swasta maupun pemerintah, baik yang terorganisasi maupun yang informal, baik yang memiliki gelar kesarjanaan maupun tidak.

Hanya dengan cara bekerjasama kita bisa mengoptimumkan segenap kemampuan kita untuk merebut kapabilitas nasional di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai faktor penentu dalam rangka menuju masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, dan modern, serta sejahtera lahir batin.

Bersambung

Sumber: Prof. B.J. Habibie

Foto oleh: Arip Nurahman

Lokasi: Desa Bangunharja

 "Melahirkan masyarakat yang hebat adalah tugas kita semua yang utama adalah mencari kedamaian dan kesejahteraan semua manusia"

~Arip~

KEBIJAKAN UMUM RISET DAN TEKNOLOGI I

 KEBIJAKAN UMUM RISET
DAN TEKNOLOGI  

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus dikembangkan di Indonesia adalah Iptek yang dalam waktu sesingkat-singkatnya dapat menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi Bangsa Indonesia. 

Mengingat langkanya sumberdaya, dan perlunya diambil keputusan pemilihan teknologi yang seoptimal mungkin, maka prioritas pengembangan riset dan teknologi akan diberikan pada ilmu pengetahuan terapan, sedangkan ilmu dasar akan dikembangkan sejauh berhubungan langsung dengan kepentingan Nasional.

 (B.J. Habibie) 

Dengan rencana strategis dan kerja keras, Pembangunan Nasional Indonesia akan berhasil tinggal landas dan dengan kekuatannya sendiri mengantarkan bangsa Indonesia menuju masyarakat maju, sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Mulai Repelita VI, dengan tetap berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Bangsa Indonesia secara sistematis dan tahap demi tahap akan mentransformasikan dirinya menjadi bangsa yang modern, bangsa yang menguasai teknologi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, menyediakan prasarana ekonomi, dan menghasilkan barang dan jasa lainnya dalam rangka semakin meningkatkan kualitas hidupnya. 

Dalam proses ini, tumpuan pembangunan nasional akan semakin berpindah dari pemanfaatan sumber daya alam ke pengandalan pada kekuatan yang terkandung dalam sumber daya yang selalu terbarukan, yaitu sumberdaya manusia Indonesia. 

Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kehidupan ekonomi, yang merupakan pusat perhatian upaya Pembangunan Nasional kita dewasa ini, pada dasarnya merupakan refleksi proses nilai tambah. Proses menghasilkan barang dan jasa pada dasarnya tidak lain merupakan "proses nilai tambah", yaitu proses menambah nilai kegunaan material tertentu dengan mengubahnya menjadi suatu barang atau jasa yang lebih bermanfaat, dan karena itu, mempunyai nilai dan harga yang lebih tinggi dari material asalnya. Meningkatkan nilai material memerlukan teknologi, baik yang se-derhana maupun yang canggih. 

Teknologi itu harus tepat dan berguna. Berguna dalam arti memang mampu menyelesaikan masalah kongkrit yang dihadapi. Mereka harus berguna dalam arti memang mampu menghasilkan barang dan jasa yang dipandang cukup bernilai oleh masyarakat sehingga masyarakat bersedia membelinya di pasar. Harus tepat dalam mutu dan biaya sehingga masyarakat mampu membeli barang dan jasa yang dihasilkan. Perlu disadari bahwa teknologi tersebut terkandung dalam diri manusia. Hanya manusia merupakan pembawa ilmu pengetahuan dan teknologi (traeger der technologic). 

Ilmu dan teknologi berpadu ke dalam sikap dan keterampilan manusia. Manusia mengandung, membawa dan memindahkan teknologi seperti virus atau bakteri mengandung dan membawa penyakit. Dan sebagaimana sebuah virus melalui berbagai permutasi dapat mengembangkan varian-varian penyakit dan penyakit-penyakit baru, demikian pula manusia mempunyai kemampuan untuk mengembangkan teknologi baru. 

Oleh karena itu, strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilaksanakan Pemerintah dewasa ini bertumpu pada pendirian bahwa kemajuan lestari suatu bangsa tidak terutama tergantung pada dimilikinya sumber kekayaan alam. 

Kemajuan suatu bangsa sangat tergantung pada penguasaan teknologi serta ketangguhan, keuletan dan keterampilan sumberdaya manusia yang dimilikinya. Itu sebabnya pula, mengapa usaha menumbuhkan suatu masyarakat ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat dan bersemangat merupakan perhatian utama manajemen ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Bersambung 

Sumber: Prof. B.J. Habibie

Foto oleh: Arip Nurahman

Lokasi: Desa Bangunharja

"Pembangunan yang melestarikan alam sekitar adalah suatu Kebijaksanaan Agung"
~Arip~