Friday, January 11, 2013
Wednesday, January 2, 2013
Friday, December 21, 2012
Mencari Sosok Berintegritas
"Jika mencurigai seseorang berbohong, berpretensilah seakan-akan memercayainya; Kebohongan akan terungkap dengan sendirinya dan topeng akan terbuka."
~Arthur Schopenhauer (1788–1860)~
Kata-kata mutiara itu mengingatkan pada cara kerja berbagai panitia seleksi yang mencari sosok berintegritas untuk masuk komisi-komisi independen. Berbagai cara dilakukan untuk mencari, mengumpulkan, memeriksa, mengendus jejak, hingga mewawancarainya. Wawancaranya pun dilakukan secara terbuka sehingga catatan-catatan negatif setiap calon menjadi tontonan publik. Orang berintegritas tidak berbohong meski catatan negatifnya bukan masalah kecil. Apa yang diucapkan itu adalah yang dilakukan, begitu pula sebaliknya. Namun, selalu saja ada satu-dua yang berbohong.
Kebohongan ini sebenarnya bisa dibaca, tetapi tidak mudah menemukan bukti-bukti. Kalaupun ada, kita hanya menemukan "bukti katanya" dari orang yang mengaku pernah mendengar. Namun, bukti otentik biasanya jarang didapat. "Bukti-bukti katanya" menjadi masalah besar. Di satu sisi menimbulkan ketidakpercayaan, di sisi lain tidak semua anggota panitia seleksi (pansel) memercayai bukti itu. Itu karena selain bukti negatif, orang-orang itu juga punya catatan positif.
Namun, berpretensi baik, seperti kata Arthur Schopenhauer, bisa membuka topeng seseorang. Hanya saja, jarak waktunya tak dalam genggaman waktu yang dimiliki pansel. Semua bisa terjadi setelah mereka terpilih. Mitos orang baik Adakah orang yang kita inginkan benar-benar baik? Jika mencari yang berintegritas saja, kiranya kita semua mempunyai calon. Namun, kita tidak mencari orang yang hanya jujur, tetapi juga mempunyai keberanian, mau memberantas korupsi, dan cerdas.
Masalahnya, orang- orang cerdas belum tentu mau memberantas korupsi, juga sebaliknya. Bergulat dengan perubahan, bangsa ini membutuhkan pemimpin. Dia bukan sekadar manajer biasa yang bekerja dengan sistem dan memelihara keseimbangan. Yang dicari adalah orang yang berani membongkar belenggu dan menanamkan nilai-nilai baru.
Karena itu, Michael Angelo pernah mengatakan, "every act of creation must be started by the act of destuction". Orang seperti itu tentu bisa dibaca dari rekam jejaknya. Semakin banyak belenggu dan tradisi yang dibongkar, semakin tidak populer dan banyak musuhnya. Yang pernah belajar leadership tentu ingat kalimat Paul Newan, "If you don’t have enemy, you don’t have character". Seperti itu pula kita membaca surat-surat bernada amat negatif yang diajukan masyarakat terhadap nama-nama yang lolos uji integritas. Selalu ada orang yang gigih mengajukan bukti-bukti yang terkesan lengkap.
Setelah ditelusuri, ada bagian yang dapat diterima, tetapi tidak semuanya dapat dipertanggungjawabkan. Sebagian informasi justru bertentangan. Kiranya seperti itulah pemimpin perubahan, kian berani, kian banyak musuhnya. Prof. Komaruddin Hidayat mengatakan, "Hanya mobil yang tak pernah keluar garasilah yang tak ada cacatnya." Namun, pemrotes selalu berkilah, "Kalau sudah banyak yang tidak senang, perannya tidak efektif?" Ada semacam rasa tidak nyaman bagi sebagian orang saat nama-nama tertentu masuk dalam list. Pansel bisa saja salah memilih, tetapi tidak bisa bekerja dengan persepsi.
Jam terbang, pengalaman, dan ilmu pengetahuan berperan besar. Hanya karena kenal, atau mereka menjadi wistleblower, belum berati orang itu mampu menjadi sosok yang dicari. Pengalaman di dunia bisnis menunjukkan tidak mudah mencari "orang baik". Selalu ada paradoks, antara pemimpin "kuat" (tetapi menyakitkan) dan pemimpin "baik" (tetapi tidak menyumbang keuntungan). Hal ini juga terjadi dalam mencari pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mitos "orang baik" menjadi perdebatan panjang.
Seolah dengan membuang yang disangka jahat (koruptor), pasti didapat orang baik (antikorupsi). Sebenarnya orang baik dan orang jahat selalu ada di mana-mana. Manusia bisa menjadi baik dan jahat karena karakter dan lingkungannya. Namun, orang tidak otomatis menjadi sesuatu karena persepsi. Oleh karena itu, berhati-hatilah terhadap persepsi. Ini bukan sekadar komitmen ucapan (say believe), tetapi tindakan (do believe) yang hanya didapat dari ujian.
Dan suka atau tidak, ujian tidak ada di tempat bersih, tetapi di lembaga-lembaga kotor. Itulah sebabnya "orang baik" yang berasal dari lingkungan baik-baik hanya mitos. Seperti kata Plato, "hidup yang tidak teruji tidak bernilai." Maka, yang penting bukan hanya prosesnya, tetapi juga rekam jejak dan pelembagaannya. Rekam jejak Abraham Lincoln pernah mengatakan, "A man’s character is like a tree and his reputation like it’s shadow; The shadow is what we think of it; The tree is the real thing."
Rekam jejak membantu kita memahami the real thing, yaitu pohon atau jati diri seseorang yang terbentuk dari apa yang dilakukan bertahun-tahun. Sayang, rekam jejak di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan "pohon" seseorang. Penelusurannya belum dapat dilakukan secara terbuka dengan data-data akurat. Terlebih lagi, banyak data diperoleh melalui pihak ketiga dan laporan masyarakat yang bersifat undercover, confidential, dan tidak tertutup datang dari kalangan "sakit hati". Data itu perlu dibaca dengan penuh kehati-hatian.
Alih-alih mendapat pohon (karakter dan leadership), yang diperoleh hanya bayangan (reputasi), yang bentuknya bisa bermacam-macam. Apalagi seorang change maker, kesannya bisa seperti monster. Orang-orang yang terusik akan berupaya mati-matian menimbulkan impresi jahat. Pengalaman sejarah yang memalukan tidak boleh terulang dalam pemilihan sosok berintegritas. Dalam sejarah kemerdekaan, yang tidak suka dengan tetangganya melaporkan orang itu sebagai pejuang untuk ditahan dan disiksa kompeni (Belanda).
Dalam sejarah pembubaran PKI, lagi-lagi banyak fitnah "sakit hati" ditaburkan sehingga terlapor dibinasakan tentara. Kehati-hatian adalah wisdom, bukan "kurang berani". Untuk memilih pemberani, pansel harus punya nyali, termasuk saat diolok-olok. Oleh karena itu, pengecekan silang menjadi penting dan dilakukan berkali-kali. Pengalaman empiris menemukan, amat mungkin topeng integritas satu-dua orang baru terbuka setelah ia terpilih seperti kata Arthur Schopenhauer. Karena jarak antara cross-check dan pengumuman amat pendek, proses berikut di DPR menjadi amat penting. Meski DPR memakai lensa politik, integritas tidak dapat dijadikan alat tawar-menawar. DPR yang diawasi media tentu punya kemampuan menyaring yang lebih baik. Kalaupun tidak didapat, proses kelembagaan masih bisa menjadi tumpuan. Kelembagaan antikorupsi "Mitos orang baik" dalam proses seleksi bisa berakibat buruk jika amat dipercaya.
Dalam banyak kasus, mitos ini mengakibatkan manusia lupa membangun institusinya, berakibat "orang baik" menjadi "jahat" karena lembaganya lemah. Hampir semua komisi independen yang hanya mengandalkan pemimpin hasil seleksi, yang didukung jajaran birokrasi, mengalami guncangan integritas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Yudisial (KY) hanya dua contoh. Komisi lainnya tidak berarti terbebas dari masalah.
Mereka menghadapi masalah administrasi perkantoran, laporan keuangan, pengawasan, perekrutan pegawai, pengadaan barang, kepemimpinan kolektif, tata nilai (corporate culture), dan sebagainya. Maka seleksinya tidak sekadar merekrut orang, tetapi membentuk tim yang mutlak harus ada perekat.
Dalam bahasa kepemimpinan, kombinasi reptilia (penyerang, penyidik) dengan mamalia (yang memelihara organisasi) perlu menjadi pertimbangan. Setelah terbentuk, agenda pertamanya bukan menangkap penjahat, tetapi membangun dan menata kembali organisasi. Agar tidak terperangkap, manajemen harus diserahkan kepada profesional. Jadikan komisioner sebagai pemimpin perubahan.
Lembaga yang kuat menyumbang lebih dari 75 persen keberhasilan sebuah misi. Pada lembaga yang kuat, orang-orang "jahat" dapat dibentuk menjadi baik. Sebaliknya, pada lembaga yang manajemennya lemah, orang-orang "baik" dapat berubah menjadi "jahat".
By: Prof. Rhenald Kasali Salah Seorang Anggota Panitia Seleksi Pimpinan KPK, 2007.
Adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Ketua Program Pascasarjana Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi universitas tersebut. Selain bergerak sebagai akademisi, pria bergelar Ph.D. dari University of Illinois ini juga produktif menulis. Buku-buku yang ditulisnya selalu menjadi perhatian kalangan bisnis dan hampir semua bukunya menjadi best seller di kalangan mahasiswa.
~Arthur Schopenhauer (1788–1860)~
Kata-kata mutiara itu mengingatkan pada cara kerja berbagai panitia seleksi yang mencari sosok berintegritas untuk masuk komisi-komisi independen. Berbagai cara dilakukan untuk mencari, mengumpulkan, memeriksa, mengendus jejak, hingga mewawancarainya. Wawancaranya pun dilakukan secara terbuka sehingga catatan-catatan negatif setiap calon menjadi tontonan publik. Orang berintegritas tidak berbohong meski catatan negatifnya bukan masalah kecil. Apa yang diucapkan itu adalah yang dilakukan, begitu pula sebaliknya. Namun, selalu saja ada satu-dua yang berbohong.
Kebohongan ini sebenarnya bisa dibaca, tetapi tidak mudah menemukan bukti-bukti. Kalaupun ada, kita hanya menemukan "bukti katanya" dari orang yang mengaku pernah mendengar. Namun, bukti otentik biasanya jarang didapat. "Bukti-bukti katanya" menjadi masalah besar. Di satu sisi menimbulkan ketidakpercayaan, di sisi lain tidak semua anggota panitia seleksi (pansel) memercayai bukti itu. Itu karena selain bukti negatif, orang-orang itu juga punya catatan positif.
Namun, berpretensi baik, seperti kata Arthur Schopenhauer, bisa membuka topeng seseorang. Hanya saja, jarak waktunya tak dalam genggaman waktu yang dimiliki pansel. Semua bisa terjadi setelah mereka terpilih. Mitos orang baik Adakah orang yang kita inginkan benar-benar baik? Jika mencari yang berintegritas saja, kiranya kita semua mempunyai calon. Namun, kita tidak mencari orang yang hanya jujur, tetapi juga mempunyai keberanian, mau memberantas korupsi, dan cerdas.
Masalahnya, orang- orang cerdas belum tentu mau memberantas korupsi, juga sebaliknya. Bergulat dengan perubahan, bangsa ini membutuhkan pemimpin. Dia bukan sekadar manajer biasa yang bekerja dengan sistem dan memelihara keseimbangan. Yang dicari adalah orang yang berani membongkar belenggu dan menanamkan nilai-nilai baru.
Karena itu, Michael Angelo pernah mengatakan, "every act of creation must be started by the act of destuction". Orang seperti itu tentu bisa dibaca dari rekam jejaknya. Semakin banyak belenggu dan tradisi yang dibongkar, semakin tidak populer dan banyak musuhnya. Yang pernah belajar leadership tentu ingat kalimat Paul Newan, "If you don’t have enemy, you don’t have character". Seperti itu pula kita membaca surat-surat bernada amat negatif yang diajukan masyarakat terhadap nama-nama yang lolos uji integritas. Selalu ada orang yang gigih mengajukan bukti-bukti yang terkesan lengkap.
Setelah ditelusuri, ada bagian yang dapat diterima, tetapi tidak semuanya dapat dipertanggungjawabkan. Sebagian informasi justru bertentangan. Kiranya seperti itulah pemimpin perubahan, kian berani, kian banyak musuhnya. Prof. Komaruddin Hidayat mengatakan, "Hanya mobil yang tak pernah keluar garasilah yang tak ada cacatnya." Namun, pemrotes selalu berkilah, "Kalau sudah banyak yang tidak senang, perannya tidak efektif?" Ada semacam rasa tidak nyaman bagi sebagian orang saat nama-nama tertentu masuk dalam list. Pansel bisa saja salah memilih, tetapi tidak bisa bekerja dengan persepsi.
Jam terbang, pengalaman, dan ilmu pengetahuan berperan besar. Hanya karena kenal, atau mereka menjadi wistleblower, belum berati orang itu mampu menjadi sosok yang dicari. Pengalaman di dunia bisnis menunjukkan tidak mudah mencari "orang baik". Selalu ada paradoks, antara pemimpin "kuat" (tetapi menyakitkan) dan pemimpin "baik" (tetapi tidak menyumbang keuntungan). Hal ini juga terjadi dalam mencari pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mitos "orang baik" menjadi perdebatan panjang.
Seolah dengan membuang yang disangka jahat (koruptor), pasti didapat orang baik (antikorupsi). Sebenarnya orang baik dan orang jahat selalu ada di mana-mana. Manusia bisa menjadi baik dan jahat karena karakter dan lingkungannya. Namun, orang tidak otomatis menjadi sesuatu karena persepsi. Oleh karena itu, berhati-hatilah terhadap persepsi. Ini bukan sekadar komitmen ucapan (say believe), tetapi tindakan (do believe) yang hanya didapat dari ujian.
Dan suka atau tidak, ujian tidak ada di tempat bersih, tetapi di lembaga-lembaga kotor. Itulah sebabnya "orang baik" yang berasal dari lingkungan baik-baik hanya mitos. Seperti kata Plato, "hidup yang tidak teruji tidak bernilai." Maka, yang penting bukan hanya prosesnya, tetapi juga rekam jejak dan pelembagaannya. Rekam jejak Abraham Lincoln pernah mengatakan, "A man’s character is like a tree and his reputation like it’s shadow; The shadow is what we think of it; The tree is the real thing."
Rekam jejak membantu kita memahami the real thing, yaitu pohon atau jati diri seseorang yang terbentuk dari apa yang dilakukan bertahun-tahun. Sayang, rekam jejak di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan "pohon" seseorang. Penelusurannya belum dapat dilakukan secara terbuka dengan data-data akurat. Terlebih lagi, banyak data diperoleh melalui pihak ketiga dan laporan masyarakat yang bersifat undercover, confidential, dan tidak tertutup datang dari kalangan "sakit hati". Data itu perlu dibaca dengan penuh kehati-hatian.
Alih-alih mendapat pohon (karakter dan leadership), yang diperoleh hanya bayangan (reputasi), yang bentuknya bisa bermacam-macam. Apalagi seorang change maker, kesannya bisa seperti monster. Orang-orang yang terusik akan berupaya mati-matian menimbulkan impresi jahat. Pengalaman sejarah yang memalukan tidak boleh terulang dalam pemilihan sosok berintegritas. Dalam sejarah kemerdekaan, yang tidak suka dengan tetangganya melaporkan orang itu sebagai pejuang untuk ditahan dan disiksa kompeni (Belanda).
Dalam sejarah pembubaran PKI, lagi-lagi banyak fitnah "sakit hati" ditaburkan sehingga terlapor dibinasakan tentara. Kehati-hatian adalah wisdom, bukan "kurang berani". Untuk memilih pemberani, pansel harus punya nyali, termasuk saat diolok-olok. Oleh karena itu, pengecekan silang menjadi penting dan dilakukan berkali-kali. Pengalaman empiris menemukan, amat mungkin topeng integritas satu-dua orang baru terbuka setelah ia terpilih seperti kata Arthur Schopenhauer. Karena jarak antara cross-check dan pengumuman amat pendek, proses berikut di DPR menjadi amat penting. Meski DPR memakai lensa politik, integritas tidak dapat dijadikan alat tawar-menawar. DPR yang diawasi media tentu punya kemampuan menyaring yang lebih baik. Kalaupun tidak didapat, proses kelembagaan masih bisa menjadi tumpuan. Kelembagaan antikorupsi "Mitos orang baik" dalam proses seleksi bisa berakibat buruk jika amat dipercaya.
Dalam banyak kasus, mitos ini mengakibatkan manusia lupa membangun institusinya, berakibat "orang baik" menjadi "jahat" karena lembaganya lemah. Hampir semua komisi independen yang hanya mengandalkan pemimpin hasil seleksi, yang didukung jajaran birokrasi, mengalami guncangan integritas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Yudisial (KY) hanya dua contoh. Komisi lainnya tidak berarti terbebas dari masalah.
Mereka menghadapi masalah administrasi perkantoran, laporan keuangan, pengawasan, perekrutan pegawai, pengadaan barang, kepemimpinan kolektif, tata nilai (corporate culture), dan sebagainya. Maka seleksinya tidak sekadar merekrut orang, tetapi membentuk tim yang mutlak harus ada perekat.
Dalam bahasa kepemimpinan, kombinasi reptilia (penyerang, penyidik) dengan mamalia (yang memelihara organisasi) perlu menjadi pertimbangan. Setelah terbentuk, agenda pertamanya bukan menangkap penjahat, tetapi membangun dan menata kembali organisasi. Agar tidak terperangkap, manajemen harus diserahkan kepada profesional. Jadikan komisioner sebagai pemimpin perubahan.
Lembaga yang kuat menyumbang lebih dari 75 persen keberhasilan sebuah misi. Pada lembaga yang kuat, orang-orang "jahat" dapat dibentuk menjadi baik. Sebaliknya, pada lembaga yang manajemennya lemah, orang-orang "baik" dapat berubah menjadi "jahat".
By: Prof. Rhenald Kasali Salah Seorang Anggota Panitia Seleksi Pimpinan KPK, 2007.
Adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Ketua Program Pascasarjana Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi universitas tersebut. Selain bergerak sebagai akademisi, pria bergelar Ph.D. dari University of Illinois ini juga produktif menulis. Buku-buku yang ditulisnya selalu menjadi perhatian kalangan bisnis dan hampir semua bukunya menjadi best seller di kalangan mahasiswa.
Tuesday, December 11, 2012
Sistem Pendidikan Indonesia Terendah di Dunia
Sistem pendidikan Indonesia menempati peringkat terendah di dunia. Berdasarkan tabel liga global yang diterbitkan oleh firma pendidikan Pearson, sistem pendidikan Indonesia berada di posisi terbawah bersama Meksiko dan Brasil. Tempat pertama dan kedua ditempati Finlandia dan Korea Selatan, sementara Inggris menempati posisi keenam.
Peringkat itu memadukan hasil tes internasional dan data, seperti tingkat kelulusan antara tahun 2006 dan 2010. Sir Michael Barber, penasihat pendidikan utama Pearson, mengatakan, peringkat disusun berdasarkan keberhasilan negara-negara memberikan status tinggi pada guru dan memiliki "budaya" pendidikan.
Perbandingan internasional dalam dunia pendidikan telah menjadi semakin penting dan tabel liga terbaru ini berdasarkan pada serangkaian hasil tes global yang dikombinasikan dengan ukuran sistem pendidikan, seperti jumlah orang yang dapat mengenyam pendidikan tingkat universitas.
Gambaran perpaduan itu meletakkan Inggris dalam posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan tes Pisa dari Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), yang juga merupakan salah satu tes dalam proses penyusunan peringkat. Pertimbangan-pertimbangan dalam peringkat ini diproduksi untuk Pearson oleh Economist Intelligence Unit.
Kompetisi Global
Dua kekuatan utama pendidikan adalah Finlandia dan Korea Selatan, lalu diikuti oleh tiga negara di Asia, yaitu Hongkong, Jepang, dan Singapura.
Inggris yang dianggap sebagai sistem tunggal juga dinilai sebagai "di atas rata-rata", lebih baik daripada Belanda, Selandia Baru, Kanada, dan Irlandia. Keempat negara itu juga berada di atas kelompok peringkat menengah termasuk Amerika Serikat, Jerman, dan Perancis.
Perbandingan ini diambil berdasarkan tes yang dilakukan setiap tiga atau empat tahun di berbagai bidang, termasuk matematika, sains, dan kesusasteraan serta memberikan sebuah gambaran yang semakin menurun dalam beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, tujuan utamanya adalah memberikan pandangan multidimensi dari pencapaian di dunia pendidikan dan menciptakan sebuah bank data yang akan diperbaharui dalam sebuah proyek Pearson bernama Learning Curve.
Melihat dari sistem pendidikan yang berhasil, studi itu menyimpulkan bahwa mengeluarkan biaya adalah hal penting, tetapi tidak sepenting memiliki budaya yang mendukung pendidikan. Studi itu mengatakan, biaya adalah ukuran yang mudah, tetapi dampak yang lebih kompleks adalah perilaku masyarakat terhadap pendidikan, hal itu dapat membuat perbedaan besar.
Kesuksesan negara-negara Asia dalam peringkat ini merefleksikan nilai tinggi pendidikan dan pengharapan orangtua. Hal ini dapat menjadi faktor utama ketika keluarga bermigrasi ke negara lain, kata Pearson.
Ada banyak perbedaan di antara kedua negara teratas, yaitu Finlandia dan Korea Selatan, menurut laporan itu, tetapi faktor yang sama adalah keyakinan terhadap kepercayaan sosial atas pentingnya pendidikan dan "tujuan moral".
Kualitas Guru
Laporan itu juga menekankan pentingnya guru berkualitas tinggi dan perlunya mencari cara untuk merekrut staf terbaik.
Hal ini meliputi status dan rasa hormat serta besaran gaji.
Peringkat itu menunjukkan bahwa tidak ada rantai penghubung jelas antara gaji tinggi dan performa yang lebih baik. Dan ada pula konsekuensi ekonomi langsung atas sistem pendidikan performa tinggi atau rendah, kata studi itu, terutama di ekonomi berbasis keterampilan dan global.
Namun, tidak ada keterangan yang jelas mengenai pengaruh manajemen sekolah dengan peringkat pendidikan.
Peringkat untuk tingkat sekolah menunjukkan bahwa Finlandia dan Korea Selatan memiliki pilihan tingkat sekolah terendah. Namun, Singapura yang merupakan negara dengan performa tinggi memiliki tingkat tertinggi.
Sumber: BBC Indonesia
Sumber: BBC Indonesia
Sunday, December 2, 2012
Sunday, November 11, 2012
A Global Solutions Network
By: Jeffrey D. Sachs,
Great social change occurs in several ways. A technological breakthrough – the steam engine, computers, the Internet – may play a leading role. Visionaries, such as Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., and Nelson Mandela, may inspire a demand for justice. Political leaders may lead a broad reform movement, as with Franklin Roosevelt and the New Deal.
Professor of Sustainable Development, Professor of Health Policy and Management, and Director of the Earth Institute at Columbia University, is also Special Adviser to the United Nations Secretary-General on the Millennium Development Goals. His books include The End of Poverty and Common Wealth.
Great social change occurs in several ways. A technological breakthrough – the steam engine, computers, the Internet – may play a leading role. Visionaries, such as Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., and Nelson Mandela, may inspire a demand for justice. Political leaders may lead a broad reform movement, as with Franklin Roosevelt and the New Deal.
Our own generation urgently needs to spur another era of great social change. This time, we must act to save the planet from a human-induced environmental catastrophe.
Each of us senses this challenge almost daily. Heat waves, droughts, floods, forest fires, retreating glaciers, polluted rivers, and extreme storms buffet the planet at a dramatically rising rate, owing to human activities.
Our $70-trillion-per-year global economy is putting unprecedented pressures on the natural environment. We will need new technologies, behaviors, and ethics, supported by solid evidence, to reconcile further economic development with environmental sustainability.
Nations Secretary-General Ban Ki-moon is taking on this unprecedented challenge from his unique position at the crossroads of global politics and society. At the political level, the UN is the meeting place for 193 member states to negotiate and create international law, as in the important treaty on climate change adopted at the Rio Earth Summit in 1992. At the level of global society, the UN represents the world’s citizenry, “we the peoples,” as it says in the UN Charter.
At the societal level, the UN is about the rights and responsibilities of all of us, including future generations.
In the past two decades, governments have come up short on solutions to environmental threats. Politicians have failed to implement properly the treaties adopted at the 1992 Earth Summit. Ban knows that strong government action remains vital, but he also recognizes that civil society must also play a larger role, especially because too many governments and politicians are beholden to vested interests, and too few politicians think in time horizons that extend past the next election.
To empower global society to act, Ban has launched a bold new global initiative, for which I am grateful to volunteer. The UN Sustainable Development Solutions Network is a powerful effort to mobilize global knowledge to save the planet.
The idea is to use global networks of knowledge and action to identify and demonstrate new, cutting-edge approaches to sustainable development around the world. The network will work alongside and support governments, UN agencies, civil-society organizations, and the private sector.
Humanity needs to learn new ways to produce and use low-carbon energy, grow food sustainably, build livable cities, and manage the global commons of oceans, biodiversity, and the atmosphere. But time is running very short.
Today’s mega-cities, for example, already have to confront dangerous heat waves, rising sea levels, more extreme storms, dire congestion, and air and water pollution.
Agricultural regions already need to become more resilient in the face of increased climate volatility. And as one region in one part of the world designs a better way to manage its transport, energy needs, water supplies, or food supplies, those successes should quickly become part of the global knowledge base, enabling other regions to benefit rapidly as well.
Universities have a special role to play in the new UN knowledge network. Exactly 150 years ago, in 1862, Abraham Lincoln created America’s “land-grant” universities to help local communities to improve farming and the quality of life through science.
Today, we need universities in all parts of the world to help their societies face the challenges of poverty reduction, clean energy, sustainable food supplies, and the rest. By linking together, and putting their curricula online, the world’s universities can become even more effective in discovering and promoting science-based solutions to complex problems.
The world’s corporate sector also has a significant role to play in sustainable development. Now the corporate sector has two faces. It is the repository of cutting-edge sustainable technologies, pioneering research and development, world-class management, and leadership in environmental sustainability.
Yet at the same time, the corporate sector lobbies aggressively to gut environmental regulations, slash corporate-tax rates, and avoid their own responsibility for ecological destruction. Sometimes the same company operates on both sides of the divide.
We urgently need far-sighted companies to join the Sustainable Development Solutions Network. These companies are uniquely placed to move new ideas and technologies into early-stage demonstration projects, thereby accelerating global learning cycles.
Equally important, we need a critical mass of respected corporate leaders to press their peers to cease the anti-environmental lobbying and campaign-finance practices that account for the inaction of governments.
Sustainable development is a generational challenge, not a short-term task. The reinvention of energy, food, transport, and other systems will take decades, not years. But the long-term nature of this challenge must not lull us into inaction.
We must start reinventing our productive systems now, precisely because the path of change will be so long and the environmental dangers are already so pressing.
At the Rio+20 Summit this past June, the world’s governments agreed to adopt a new set of goals on sustainable development for the period after 2015, to build upon the Millennium Development Goals’ success in reducing poverty, hunger, and disease.
In the post-2015 era, the fight against poverty and the fight to protect the environment will go hand in hand, reinforcing each other. Secretary-General Ban Ki-moon has already initiated several global processes to help establish the new post-2015 goals in an open, participatory, and knowledge-based way.
The Secretary General’s launch of the Sustainable Development Solutions Network is therefore especially timely. Not only will the world adopt a new set of goals to achieve sustainable development, but it will also have a new global network of expertise to help achieve those vital objectives.
Source:
http://www.project-syndicate.org/commentary/a-global-solutions-network-by-jeffrey-d--sachs
Friday, November 2, 2012
Subscribe to:
Posts (Atom)